Detail Dinamika Konflik Peran Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Barat Bibliografi Author: RAHADIAN, JEFFRY SATRIA ; Sutoyo, Nani Indra Ratnawati Nurrachman (Advisor) Topik: Konflik Peran; Satuan Polisi Pamong Praja; Kota Administrasi; Jakarta Barat Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Psikologi Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2010     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Jeffrey Satria Rahadian's Undergraduate Theses.pdf (305.78KB; 150 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FP-1527 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract DKI Jakarta sebagai ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan pusat dari pemerintahan, perekonomian, dan administrasi negara. Tidak mengherankan jika begitu banyak masyarakat yang berasal dari luar Ibukota ingin merasakan kehidupan di tempat pusat pemerintahan tersebut. Arus urbanisasi yang deras berdampak pada kepadatan penduduk yang terpusat dan tidak hanya itu, lapangan pekerjaan pun menjadi semakin sedikit. Para pendatang berkompetisi dengan para penduduk setempat untuk mendapatkan pekerjaan. Hasilnya tidak sedikit dari mereka yang gagal, sehingga harus membuka usaha menjadi pedagang kaki lima (PKL) atau bahkan menjadi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Tempat tinggal pun menjadi masalah. Tidak sedikit dari para pendatang harus berkompetisi untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak. Para pendatang yang tidak memiliki cukup uang untuk mendirikan tempat tinggal lahan kosong yang dilakukan tanpa ijin resmi. Penggunaan lahan tak bertuan, PMKS, dan PKL ternyata mennimbulkan masalah bagi pemerintah DKI Jakarta. Masalah tersebut timbul ketika PKL menggunakan tempat-tempat umum untuk mengadakan transaksi jual beli, lahan-lahan yang digunakan tanpa ijin ternyata dimiliki oleh pihak-pihak lain, dan PMKS yang mengganggu ketertiban umum dan menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Masalah-masalah tersebut adalah alasan terbentuknya perangkat Pemerintah Daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP, yang bertugas untuk memelihara ketentraman, ketertiban umum dan menegakkan Peraturan Daerah. Satpol PP sebagai perangkat Pemerintah Daerah dalam kesehariannya bertugas untuk menjaga ketentraman, ketertiban umum dan penegakkan Peraturan Daerah dengan cara menertibkan PKL dan PMKS yang berada di tempat-tempat umum, dan mengosongkan lahan yang tidak memiliki ijin resmi. Tugas yang dilakukan oleh Satpol PP berdasar pada ketentuan dan hukum yang berlaku itu ternyata kerap kali mengundang kecaman dari banyak pihak. Beberapa pihak merasa dirugikan oleh setiap tindakan yang dilakukan oleh pihak Satpol PP ketika melaksanakan tugasnya. Beberapa media meliput pula adanya tindak kekerasan yang dilakukan oleh Satpol PP ketika melaksanakan tugas. Paparan di atas menjadi latar belakang penelitian ini, dimana peneliti akan menggali gambaran dinamika konflik peran pada Satpol PP yang bertugas di wilayah Jakarta Barat. Konflik peran terjadi ketika individu yang menjalankan peran sebagai Satpol PP mendapatkan pertentangan antara ekspektansi dari masyarakat dengan ekspektansi organisasi. Melihat bagaimana media dan masyarakat memberikan penilaian buruk terhadap Satpol PP menimbulkan konflik dalam individu yang menjalankan peran sebagai Satpol PP. Untuk menggali dinamika gambaran konflik peran dalam individu tersebut diperlukan teori peran dan struktur karakter yang pada akhirnya dapat memberikan gambaran dinamika konflik pada peran Satpol PP. Untuk memberikan gambaran dinamika konflik yang terfokus dan cukup mendalam, maka metode wawancara digunakan untuk pengambilan data. Wawancara dilakukan kepada tiga orang subjek dengan jenis kelamin laki-laki. Ketiganya bekerja sebagai Satpol PP di wilayah Jakarta Barat. Wawancara dilakukan semi terstruktur, dan berfokus langsung pada pertanyaan mengenai peran mereka sebagai Satpol PP. Hasil menunjukkan bahwa memang terjadi konflik peran dalam diri individu yang menjalankan peran sebagai Satpol PP. Konflik peran yang terjadi adalah ketika ekspektansi yang diberikan oleh organisasi menjadi berbeda dengan ekspektansi peran yang berasal dari masyarakat. Walaupun terjadi konflik peran pada diri individu-individu yang menjalankan peran sebagai Satpol PP, mereka tetap mempertahankan peran tersebut. Individu yang menjalankan peran sebagai Satpol PP juga merasakan bahwa sebetulnya tugas yang mereka lakukan di lapangan tidak selalu sesuai dengan keinginan mereka, tetapi semuanya itu harus dilakukan karena ada ekspektansi peran telah diberikan kepada mereka. Selain itu imbalan yang diberikan kepada individu yang menjalankan peran sebagai Satpol PP membuat para mereka tidak bisa melepaskan perannya Satpol PP. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved