Detail Pelaksanaan Pemberian Hak Pakai di Atas Tanah Negara untuk Pembangunan Rumah Susun Ditinjau dari Hukum Perdata Bibliografi Author: WIDYA, PARAMITA ; Swantoro, A. Aris (Advisor) Topik: Hak Pakai Atas Tanah; Hukum Hak Pakai; Pembangunan Rumah Susun Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2010     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Paramita Widya's Undergraduated Theses.pdf (800.82KB; 68 download) Paramita Widya-PENDUKUNG (fh-3051).pdf (1.82MB; 3 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-3051 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Satuan rumah susun bukan hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI) tetapi WNA (Warga Negara Asing) yang berkedudukan di Indonesia juga dapat memilikinya. Pemilikan satuan rumah susun oleh WNA sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia memang dibenarkan, asalkan rumah susun tersebut dibangun di atas tanah Hak Pakai atas tanah Negara. Pembangunan rumah susun di atas tanah Hak Pakai atas tanah Negara secara teoritis dapat menunjang investasi dan lalu lintas perekonomian di Indonesia. Namun yang menjadi permasalahan adalah bagaimana pelaksanaannya dalam praktek dan apa alasan dari pihak pengembang tidak mau membangun rumah susun di atas tanah Hak Pakai atas tanah Negara. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan tersebut. Dalam praktek ternyata belum ditemukan pembangunan rumah susun di atas tanah Hak Pakai atas Tanah Negara, karena pihak pengembang belum mau mendirikan rumah susun di atas tanah Hak Pakai atas tanah Negara sampai saat ini. Adapun alasannya adalah karena pada umumnya pembeli satuan rumah susun merupakan WNI, jangka waktu pemilikan satuan rumah susun oleh WNA relatif singkat, serta dalam praktek, satuan rumah susun yang dibangun di atas tanah Hak Pakai atas Tanah Negara sulit dijadikan agunan untuk memperoleh kredit dari bank. Diharapkan ada penyempurnaan terhadap peraturan yang ada sekarang dari pihak Pemerintah dengan disertai sosialisasi mengenai Hak Pakai kepada masyarakat Indonesia termasuk kepada pihak pengembang dan bank. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved