Detail Upaya Penghapusan Piutang PT. BNI (Persero) Ditinjau dari Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas (PT) Bibliografi Author: MANAFE, ARTIKA OCTAVIN ; Subekti, Winarsih Imam (Advisor) Topik: Badan Usaha Milik Negara; BUMN; Pemberian Kredit; Penghapusan Piutang Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2010     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Artika Octavin Manafe's Undergraduated Theses.pdf (451.54KB; 9 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-3045 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Lembaga Perbankan memiliki arti yang penting bagi sistem keuangan Negara yang turut menentukan laju pergerakan ekonomi pada suatu wilayah Negara karena mempunyai peranan yang strategis untuk menunjang perekonomian nasional yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat, dan mampu menjadi agent of development atau sebagai alat pemerintahan dalam membangun perekonomian dalam upaya mencapai tujuan nasional. Kredit merupakan salah satu kegiatan pokok perbankan dan masalah kredit macet masih menjadi masalah utama perbankan terutama pada bank BUMN. Permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai bagaimana pengaturan piutang negara yang termasuk didalamnya adalah piutang BUMN dalam peraturan perundang-undangan dan bagaimana pihak bank BUMN mengatasi kredit macet yang merupakan piutang dan apakah bank BUMN seperti PT.BNI (PERSERO) memiliki kewenangan melakukan penghapusan piutang Melalui penelitian kepustakaan diketahui bahwa dalam peraturan perundang-undangan pengaturan piutang BUMN termasuk dalam piutang negara. Hasil wawancara yang dilakukan pada Divisi Kredit Khusus PT. BNI (PERSERO) menunjukkkan bagaimana langkah-langkah bank BUMN tersebut dalam mengatasi piutang atau kredit macetnya. Sehingga dari hasil penelitian kepustakaan dan wawancara dapat diketahui mengenai kewenangan PT. BNI (PERSERO) dalam hal penghapusan piutangnya. Dapat ditarik kesimpulan dari yakni peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku belum sepenuhnnya mendukung penangannan kasus kredit macet pada perbankan khususnya pada bank BUMN seperti PT.BNI (PERSERO) karena adanya ketidaksesuaian dan keharmonisan peraturan undang-undang yang mengatur mengenai mekanisme penghapusan piutang terutama pada BUMN. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved