Detail Efek Jera Penerapan Pidana Denda Terhadap Pelanggar Lalulintas Bibliografi Author: BEKTI, MUHAMMAD RIZQI SETYO ; Sembiring, Tjipta (Advisor) Topik: Hukum Pidana; Pelanggaran Lalu-lintas Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2010     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: M. Rizqi Bekti's Undergraduated Theses.pdf (406.37KB; 27 download) Muhammad Rizqy Setyo Bekti-PENDUKUNG.pdf (52.19KB; 2 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-3038 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Pidana denda adalah pidana yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang atau lainnya karena melanggar aturan, undangundang, atau aturan-aturan lain yang hidup ditengah masyarakat. Pada dasarnya pidana denda diancamkan atau dijatuhkan terhadap delik-delik ringan berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana dan walaupun pidana denda itu dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, namun tidak ada larangan jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang lain atas nama terpidana, meskipun telah diberikan patokan ancaman minimum maupun maksimum pidana denda. Namun pembahasan tentang penerapan pidana denda tersebut masih harus adanya pembahasan, sebab akan sangat berpengaruh besarnya perbedaan antara ancaman sanksi pidana yang telah ditentukan dengan besarnya sanksi yang dijatuhkan oleh Pengadilan. Pidana denda yang khususnya diterapkan terhadap pelanggar lalu lintas merupakan suatu tindak pidana ringan yang apabila disidangkannya pun dilakukan secara kolektif artinya bersama-sama dan penerapan undang-undangnya pun tidak sesuai dengan fakta yang ada di Pengadilan. UU No. 22 tahun 2009 yang sejatinya sebagai pengganti dan UU lalu lintas No. 14 tahun 1992 adalah revisi penyempurnaan agar para pengendara lalu lintas lebih peduli terhadap keselamatan mereka di jalan dan melengkapi kelengkapan berkendara mereka. Diharapkan apabila sosialisasi undang-undang No. 22 tahun 2009 mi terus dilakukan yang dimana targetnya adalah pelajar SMA yang dimana para pelajar telah memasuki usia yang diwajibkan untuk membuat SIM yaitu l7tahun. Dengan begitu lambat laun akan muncul generasi yang benar-benar disiplin berlalu lintas, sehingga timbul keamanan dan kenyamanan di jalan raya akan dapat terrealisasikan Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved