Detail Landasan Yuridis Terhadap PK (Peninjauan Kembali) dalam Tata Hukum Acara Pidana di Indonesia Bibliografi Author: JIMWIL, FIOLTICO ; Buaton, Tiarsen (Advisor) Topik: Hukum Acara Pidana; Peninjauan Kembali Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2010     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Fioltico Jimwil's Undergraduated Theses.pdf (1.03MB; 29 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-2990 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract filosofi dasar mengapa upaya hukum PK lahir dan kemudian dimasukkan dalam salah satu upaya hukum luar biasa dalam KUHAP yang disusun DPR pada 1981. Jika kita berkenan untuk merujuk kembali kepada filosofi dasar mengapa upaya hukum PK tersebut lahir (kasus Sengkon dan Karta), jelaslah terlihat bahwa PK itu lahir untuk mewujudkan keadilan kepada warga negara (terpidana) atau ahli warisnya, dan bukan ditujukan kepada negara yang mencari keadilan. Mengenai Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No 24 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang kerap digunakan jaksa untuk memberikan legitimasi bahwa jaksa juga mempunyai hak atau legal standing untuk mengajukan upaya hukum PK. Pentingnya kembali pada sisi historis bahwa upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali adalah terbatas, baik subyek maupun obyek alasannya, dan harus diartikan sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum yang bertujuan untuk melindungi hak terpidana (ahli waris) yang terabaikan karena adanya perbuatan sewenang-wenang dalam proses penanganan perkara pidana. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved