Detail Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Sunset Policy ditinjau dari Peraturan Perpajakan yang Berlaku di Indonesia Bibliografi Author: SAPUTRA, TIRTA ; Melani, Rr. Adeline (Advisor) Topik: Sunset Policy; Hukum Pajak; Pajak Penghasilan Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2010     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Tirta Saputra's Undergraduated Theses.pdf (489.45KB; 39 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-2969 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Sunset Policy adalah kebijakan pemberian fasilitas perpajakan yang hanya berlaku di tahun 2008 dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga yang diatur dalam Pasal 37A UU Nomor 28 Tahun 2007, namun akhirnya melalui Perpu No. 5 Tahun 2008, Pemerintah memperpanjang jangka waktu berlakunya sistem Sunset Policy dari 31 Desember 2008 menjadi 28 Februari 2009. Latar belakang adanya Sunset Policy karena UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk menghimpun data perpajakan dan mewajibkan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lainnya untuk memberikan data kepada Direktorat Jendral Pajak. Ketentuan ini memungkinkan Direktorat Jendral Pajak mengetahui ketidakbenaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan oleh masyarakat. Kebijakan Sunset Policy yang berlaku mulai 1 Januari 2008 sampai 28 Februari 2009 secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perpajakan yang ada di Indonesia, namun sampai dengan masa berakhirnya kebijakan Sunset Policy masih ditemukan adanya Wajib Pajak yang “nakal”, baik itu dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Hal ini dapat terjadi karena adanya pemahaman yang keliru dari wajib pajak terhadap kebijakan Sunset Policy, kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dirjen Pajak serta adanya keterbatasan wewenang dari Dirjen Pajak. Bagi wajib pajak yang telah memanfaatkan kebijakan sunset policy, tetapi dikemudian hari ditemukan data atau keterangan lain yang ternyata belum dilaporkan di SPT tersebut maka wajib pajak tersebut tetap akan dikenakan sanksi administrasi berupa sanksi bunga sebesar 2% per bulan atas kekurangan pajak tersebut dan dihitung sejak saat penyampaian SPT sampai dengan tanggal pembayaran dan bagi wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT secara tidak benar atau tidak lengkap untuk kesekian kalinya didenda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, dan dapat dipidana kurungan paling singkat 3 bulan atau paling lama 1 tahun. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved