Detail Perlindungan bagi Konsumen terhadap Praktik Usaha yang disertai dengan Pemberian Voucher Undian Berhadiah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Bibliografi Author: SILITONGA, INGGRID NURMAYA ; Yudhistira, Dedy (Advisor) Topik: Hukum Perlindungan Konsumen; Hak Konsumen. Kewajiban Konsumen Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2010     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Inggrid Nurmaya Silitonga's Undergraduated Theses.pdf (298.91KB; 31 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-2968 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Cara pelaku usaha menarik konsumen untuk membeli barang atau jasa banyak dilakukan dengan cara menawarkan melalui pemberian voucher undian berhadiah, hal ini dapat mengakibatkan kedudukan konsumen menjadi objek aktvitas bisnis produsen untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Terkait dengan hal ini kita tahu bahwa penjualan suatu produk dan atau jasa dengan iming-iming pemberian voucher undian berhadiah merupakan suatu hal yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tentang Perlindungan Konsumen. Permasalahan yang diambil dalam penulisan skripsi adalah tentang pelaku usaha (pihak ketiga) yang melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 1365 KUH Perdata serta tindakan hukum yang dapat dilakukan konsumen terhadap pelaku usaha (pihak ketiga) yang telah merugikannya. Metode penelitian yang dilakukan penulis antara lain menggunakan metode yuridis normatif yang mengacu kepada peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan Hukum Perlindungan Konsumen serta metode Studi Kepustakaan dari berbagai sumber kepustakaan bahan hukum. Dalam kasus voucher undian berhadiah palsu produk wafer Tango, oknum pelaku usaha hanya mementingkan keuntungan yang akan diperolehnya dari penjualan produknya. Hal ini juga didukung dari kurangnya pengawasan dari pihak pemerintah, dalam mengawasi perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha harus dibebankan tanggung jawab yang juga dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melanggar Hukum. Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya karena telah merugikan konsumen pelaku usaha harus memberikan ganti rugi atas segala kerugian yang diderita oleh konsumen sesuai dengan ketentuan Pasal-pasal yang ada pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Pasal 1365 KUH Perdata. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved