Detail Tinjauan Hukum Permohonan Pailit terhadap Debitor yang Dimohonkan Pailit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Bibliografi Author: BASUKI, FABIANTO ; Subekti, Winarsih Imam (Advisor) Topik: Hukum Kepailitan; Debitor Pailit; Permohonan Kepailitan Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2010     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Fabianto Basuki's Undergraduated Theses.pdf (244.04KB; 35 download) Fabianto Basuki-PEDUKUNG.pdf (716.37KB; 0 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-2963 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional, salah satu sarana hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan perekonomian nasional adalah peraturan tentang kepailitan termasuk peraturan tentang penundaan kewajiban pembayaran hutang sekarang diatur dalam Undang – Undang Nomor 37 tahun 2004, Menurut Undang – Undang tersebut bagaimana proses pengajuan permohonan kepailitan, kedudukan debitor yang dimohonkan pailit, serta perlindungan hukumnya dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan analisanya deskriptif analitis. Bahwa yang dapat menyatakan putusan pailit adalah Pengadilan Niaga dan untuk dapat dinyatakan pailit maka harus melalui proses pengajuan pailit Undang - Undang Kepailitan tidak mewajibkan hakim untuk memanggil atau meminta pendapat para kreditor tetapi juga tidak melarang hakim untuk melakukan hal tersebut, putusan Pengadilan Niaga dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum terhadap putusan tersebut, bahwa kedudukan debitor yang dimohonkan pailit sebelum adanya putusan pengadilan dapat dikenakan tindakan sementara berupa Sita Jaminan dan Actio Pauliana , dan dalam praktik bahwa permohonan pailit yang disertai permohonan sita jaminan tidak pernah ada yang dikabulkan oleh Pengadilan Niaga, dan perlindungan hukum tehadap debitor yang dimohonkan pailit (Susanto Lim alias Akang) oleh PT. Harapan Sejahtera Bersama berdasarkan putusan Pengadilan Niaga nomor : 50/PAILIT/2006/PN.NIAGA. JKT.PST adalah berupa pengajuan permohonan pailit tersebut ditolak oleh Pengadilan Niaga dengan pertimbangan bahwa pemohon tidak bisa membuktikan adanya kreditor lain (PT. Dipo Star Finance) karena alat buktinya hanya berupa foto kopi sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved