Detail Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Pengadaan Barang/Jasa di Instansi Pemerintah Melalui Metode Penunjukan Langsung Bibliografi Author: AMANDO, RENZY ; Sabon, Max Boli (Advisor) Topik: Pengawasan Proyek Pengadaan Barang; Tindak Pidana Korupsi Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2010     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Renzy Amando's Undergraduated Theses.pdf (268.53KB; 39 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-2950 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Pengadaan barang/jasa di instansi pemerintah merupakan kegiatan yang mendapat sorotan oleh publik, dikarenakan sifatnya yang melibatkan kepentingan bagi masyarakat. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa di instansi pemerintah melalui metode penunjukan langsung sangat rawan terjadinya praktek tindak pidana korupsi. Dalam upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi tersebut yang mengakibatkan kerugian bagi Negara dan khususnya masyarakat, pemerintah menetapkan Keppres No. 80 Tahun 2003 beserta perubahan-perubahannya yang mengatur mengenai prosedur pelaksanaan pengadaan barang/jasa di instansi pemerintah. Hal ini tentunya sebagai salah satu upaya yang diharapkan bisa mengurangi kebocoran keuangan Negara melalui proyek pengadaan barang/jasa khususnya melalui metode penunjukan langsung. Akan tetapi permasalahan yang dihadapi dilapangan sering ditemukan berbagai pelanggaran dalam pelaksanaan prosedur pengadaan barang/jasa melalui metode penunjukan langsung khususnya mengenai siapa yang menunjuk, siapa yang ditunjuk dan apa syarat-syarat penunjukan. Setelah ditelusuri lebih dalam dengan menggunakan metode penelitian normatif (legal research) serta pengumpulan data dengan library research dan wawancara dengan para pihak yang terkait dengan pengadaan barang/jasa melalui metode penunjukan langsung, maka masalah penunjukan langsung memang menjadi sangat rawan terjadinya berbagai pelanggaran tindak pidana korupsi antara lain mark up hingga mengakibatkan kerugian negara, penyuapan, gratifikasi. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved