Detail Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Akur/Perdamaian dalam Kepailitan (Contoh Kasus : Sengketa antara Babbington Developments Limited Melawan PT. Polysindo Eka Perkasa) Bibliografi Author: DEVITA, RENATA ; Wirgho, Johnny (Advisor) Topik: Permohonan Kepailitan; Ekonomi Bisnis Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2010     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Renata Devita's Undergraduated Theses.pdf (251.18KB; 34 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-2947 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Dalam permohonan kepailitan dikenal adanya perdamaian atau lazim disebut akur. Perdamaian antara debitur dengan para krediturnya biasanya dibicarakan pada saat rapat pencocokan piutang. Perdamaian dalam kepailitan ini berbeda dengan perdamaian yang dilakukan dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Permasalahan yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini mengenai apakah kreditur yang tidak ikut dalam rapat pencocokan piutang dapat membatalkan perdamaian yang sudah disahkan dan apakah kreditur tersebut tetap memiliki hak pelunasan piutangnya. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU (selanjutnya disebut “UUK”), sebagaimana yang diatur dalam pasal 170 memberikan hak kepada kreditur pailit untuk membatalkan perdamaian apabila debitur telah pailit terbukti wanprestasi atau tidak mememenuhi isi perdamaian. Dalam kasus yang diangkat dalam skripsi ini, kreditur (Babbington) yang ingin membatalkan perdamaian ialah kreditur yang tidak pernah datang pada saat rapat verifikasi. Akibat ketidakhadiran Babbington dalam rapat pencocokan piutang tersebut menyebabkan nama dan piutangnya tak tercatat dalam daftar kreditur dan tidak ikut serta dalam proses pembuatan perdamaian. Maka, Babbington tidak dapat membatalkan perdamaian yang telah disahkan karena kedudukannya sebagai kreditur konkuren belum jelas sehingga tidak dapat dianggap sebagai kreditur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 170 UUK, akan tetapi kreditur tersebut tetap memiliki hak pelunasan piutangnya dengan cara mendaftarkan kembali piutangnya, dengan konsekuensi baru akan mendapat pelunasan setelah utang-utang kreditur lainnya dilunasi. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved