Detail Perlindungan Hukum Atas Merek Yang Sedang Dalam Proses Pendaftaran Bibliografi Author: PUSPITASARI, ANITA ; Hadiarianti, Venantia Sri (Advisor) Topik: Hak Kekayaan Intelektual; HKI; Hukum Merek Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2010     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Anita Puspitasari's Undergraduated Theses.pdf (285.36KB; 98 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-2916 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Merek merupakan hasil implementasi dari ide intelektual seseorang terhadap suatu karya yang dapat menimbulkan konsepsi kekayaan sehingga memerlukan perlindungan hukum. Perlindungan hukum atas merek diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Pasal 3 menyebutkan suatu merek mendapat perlindungan hukum hak ekslusif sejak terdaftar untuk jangka waktu tertentu. Namun Pasal 28 menyebutkan bahwa suatu merek mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 Tahun sejak tanggal penerimaan. Melihat Pasal 3 dan Pasal 28 diatas timbul pemahaman yang kontradiksi kapan sebenarnya perlindungan hukum suatu merek dimulai. Dan ada bentuk perlindungan lain yang tidak diuraikan secara jelas dalam undang-undang yang diterapkan sejak tanggal penerimaan hingga suatu merek terdaftar. Dari permasalahan diatas maka timbul pertanyaan yaitu bagaimanakah implementasi perlindungan hukum merek yang sedang dalam proses pendaftaran (sejak tanggal penerimaan hingga memiliki hak ekslusif)? Apakah dampak hukum dari kedua perlindungan tersebut? Berdasarkan pada permasalahan ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil dari analisa penulis adalah bahwa perlindungan hukum atas merek yang dimulai sejak tanggal penerimaan hingga suatu merek terdaftar disebut dengan perlindungan administratif. Dalam perlindungan ini, Pemohon merek sebagai pendaftar pertama dilindungi berdasarkan hak adminstratif oleh kantor merek dari pihak lain yang mengajukan permohonan pendaftaran merek yang sama dengan yang telah diajukan terlebih dahulu oleh Pemohon. Perlindungan itu berupa penolakan permohonan pendaftaran merek yang diberikan oleh Direktorat Jenderal HKI saat pemeriksaan substantif berdasarkan Nomor Agenda dengan dasar penolakan Pasal 6 ayat 1 huruf (a). Dalam hal dampak hukum, pemilik hak ekslusif dengan hak administratif memiliki perbedaan dan persamaan. Perbedaannya adalah dalam hak administratif, pemilik merek tidak dapat mengajukan upaya hukum nyata sebagaimana tertulis dalam Pasal 76, Pasal 90, Pasal 91, dan Pasal 94 yang dimiliki oleh pemilik hak ekslusif. Persamaannya yaitu kedua hak tersebut memiliki hak gugat administrasi berupa gugatan pembatalan. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved