Detail Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional Dalam Kasus PT Pertamina Melawan PT Lirik Petroleum Bibliografi Author: HALIM, CINDY ; Halomoan, Kristianto Pustaha (Advisor) Topik: Arbitrase Internasional; Perjanjian Abitrase Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2010     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Cindy Halim's Undergraduated Theses.pdf (301.85KB; 73 download) Cindy Halim-PENDUKUNG .pdf (128.96KB; 6 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-2796 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Arbitrase merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang kini diminati oleh kalangan pengusaha dalam menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang mungkin akan terjadi. Penyelesaian melalui jalur arbitrase tersebut tidak hanya sebatas pada lingkup nasional saja, tetapi juga lingkup internasional. Pengakuan dan pelaksanaan terhadap putusan arbitrase internasional di Indonesia diwujudkan dengan diratifikasinya New York Convention 1958. Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan contoh kasus yaitu kasus PT Pertamina melawan PT Lirik Petroleum yang dalam hal ini memiliki permasalahan dalam hal pembtalan putusan arbitrase internasional. Lembaga arbitrase internasional yang digunakan oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa ialah ICC (International Chamber of Commerce), maka putusan arbitrase yang dijatuhkan disebut putusan arbitrase internasional. PT Pertamina mengajukan permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase internasional tersebut dengan alasan-alasan pembatalan yakni putusan arbitrase internasional tersebut telah melanggar asas ketertiban umum, mengandung cacat kontroversi, melanggar asas ultra petita, serta menyimpang dari Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Putusan arbitrase tersebut merupakan putusan arbitrase internasional, karena putusan dijatuhkan oleh ICC (International Chamber of Commerce) maka, pendaftaran putusan arbitrase internasional tersebut tidak berdasarkan pada Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase internasional hanya mengacu pada Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dengan demikian alasan-alasan permohonan pembatalan tidak sesuai dengan Pasal 70 tersebut, maka putusan arbitrase internasional tidak dapat dibatalkan maupun diajukan banding kepada Mahkamah Agung. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved