Detail Kedudukan Perjanjian Kerjasama Pertahanan(Defence Cooperation Agreement) Antara Pemerintah Indoneisa Dengan Pemerintah Singapura Dikaitkan Dengan Kedaulatan Wilayah Republik Indonesia Bibliografi Author: SOEDJONO, NINO ; Halomoan, Kristianto Pustaha (Advisor) Topik: Perjanjian Internasional; Hukum Internasional Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2009     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Nino Soedjono's Undergraduated Theses.pdf (199.4KB; 15 download) Nino Soedjono-PENDUKUNG (fh-2750).pdf (286.78KB; 2 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-2750 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Perwujudan atau realisasi hubungan internasional dalam bentuk perjanjian internasional sudah sejak lama dilakukan oleh negara-negara di dunia selaku subyek hukum. Hal tersebut logis oleh karena selama masih ada atau tetap berlangsungnya hubungan antar subyek hukum internasional atau negara – negara di dunia, maka selama itu pula akan tetap muncul perjanjian international. Saat ini pemerintah Indonesia membuat perjanjian kerjasama internasional dengan pemerintah singapura mengenai pertahanan atau yang disebut Defence cooperation agreement. Tahap-tahap proses pembuatan suatu perjanjian internasional adalah tahap penunjukkan wakil-wakil, tahap penerimaan naskah perjanjian, tahap pengotentikasian naskah perjanjian tahap mengikatnya perjanjian (consent to be bound). Menurut pasal 13 DCA mengikatnya perjanjian ini ditunjukkan dengan pemberitahuan secara tertulis sesuai ketentuan domestik keduabelah pihak. Ketentuan domestik negara Indonesia menurut pasal 9 undang-undang 24 tahun 2000 adalah pengesahan atau ratifikasi dilakukan sepanjang dipersyaratkan dalam perjanjian itu sendiri. Saat ini tahap perumusan perjanjian DCA sudah memasuki tahap pengesahan oleh kedua belah pihak. Hingga kini perjanjian tersebut belum diratifikasi oleh DPR karena dalam sudut pandang DPR DCA dikhawatirkan terdapat ancaman pelanggaran kedaulatan oleh karena itu perjanjian DCA belum dapat berlaku. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved