Detail Penyelenggaraan Otonomi Daerah Tingkat I Timor Timur Menurut Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 Bibliografi Author: Soares, Salvador Januario Ximenes ; Soemantri, R. (Advisor) Topik: Otonomi Daerah Tingkat 1 Timor Timur Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 1994     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Salvador Januario Ximenes Soares‘' Undergraduate Theses.pdf (3.02MB; 4 download) Abstract Tulisan yang bertujuan memperoleh gambaran tentang penyelenggaraan pemerinthan otonomi daerah di Timor Timur menurut UU Nomor 5 Tahun 1974. Penyelenggaraan pemerintahan dilakukan secara bertahap. Pertama, dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1978 diperbarui dengan Keputusan Presiden Nomor Nomor 62 Tahun 1988 pemerintahan dilakukan secara terpusat. Keputusan Presiden ini mengakibatkan penyelenggaraan pemerinthan tidak dilaksanakan sepenuhnya berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1974. Kedua, dengan Keppres Nomor 62 Tahun 1988 sekaligus mencabut mencabut Keppres Nomor Nomor 2 Tahun 1978 yang diperbarui dengan Keppres 34 Tahun 1980 Pemerintah Daerah Timor Timur mulai merencanakan kebutuhannya berdasarkan kondisi objektif di lapangan dan pemerintah pusat tidak lagi secara absolut mengatur rumah tangga Timor Timur melainkan memberi wewenang kepada daerah.untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Kendala yang dihadapi dalam penye1enggaraan pemerintahan otonomi daerah berdasarkan UU Nomor 5 TAhun 1974 adalah rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan lemahnya aparatur pemerintah ditinjau dari rendahnya tingkat pendidikan mereka. Menyangkut perencanaan pembangunan daerah di Timor Timur di laksnakan dengan orientasi ke pusat. Jadi perencanaan pembangunan lebih banyak mencerminkan aspirasi pusat dan bukan masyarakat setempat. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved