Anda belum login :: 23 Nov 2024 10:34 WIB
Detail
BukuAspek-Aspek Hukum Penyelenggaraan Matahari Card (Studi Kasus Bank Bali)
Bibliografi
Author: Handini, Sari ; Soemitro, F.X. (Advisor)
Topik: Matahari Card Bank Bali
Bahasa: (ID )    
Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 1995    
Jenis: Theses - Undergraduate Thesis
Fulltext: Sari Handini's Undergraduate Theses.pdf (4.57MB; 5 download)
Abstract
Pemilikan dan penggunaan Matahari Card Bank Bali ini dimaksudkan untuk mempermudah Cardholder dalam melakukan transaksi pembelian di Matahari Departement Store, karena pengunaannya yang lebih praktis dan araan bagi para pelanggan daripada membawa uang tunai dalam jumlah yang banyak untuk berbelanja. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui hubungan Hukum antara pihak-pihak yang terdapat dalam perjanjian kepemilikan dan penggunaan Matahari Card, mengetahui persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi pemegang Matahari Card, hak dan kewajiban serta tanggungjawab masing-masing pihak, juga mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi serta timbul dalam penyelenggaraan Matahari Card ini. Penelitian ini lebih bersifat Eksploratif (lebih bermaksud memperoleh data awal). Dalam pengumpulan data teknik yang dipakai adalah dengan mengajukan pertanyaan yang langsung dikemukakan secara lisan kepada para pihak yang berkepentingan dalam Matahari Card. Hasil menunjukan bahwa penggunaannya semakin berkembang dan populer walaupun belum memasyarakat, karena hanya golongan menengah keatas yang dapat memilikinya. Sebab syarat-syarat keanggotaannya cukup berat seperti calon Cardholder harus berpenghasilan Rp.7.000.000.- per tahun dan sebagainya. Selain ada keuntungan-keuntungannya, terdapat juga kerugiannya dari Matahari Card. Saran yang diberikan adalah dengan diadakan peninjauan kembali terhadap syarat-syarat tertentu untuk menjadi anggota. Pihak penerbit harus meningkatkan pelayanannya serta memperbaiki cara kerja accountingnya sehingga tidak merugikan pihak lain. Pemerintah perlu memasukan segala sesuatu mengenai Kartu Kredit dalam peraturan hukum yang sah sehingga terjamin kepastian hukumnya.
Opini AndaKlik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali
design
 
Process time: 0.21875 second(s)