Detail Beberapa Segi Hukum Tentang Masalah Kredit Macet Pada Bank Pemerintah dan Pelbagai Jalan Penyelesaiannya (Khususnya Dibandingkan Dengan Penyelesaiaan Yang Diwajibkan Oleh Perundang - Undangan) Bibliografi Author: Sanyoto, Bagus Budhi ; Prawira, D. Ganda (Advisor) Topik: Kredit Macet Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 1995     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Bagus Budhi Sanyoto‘s Undergraduated Theses.pdf (5.85MB; 8 download) Abstract Masalah kredit macet mencuat kepermukaan sebagai masalah kronis, setelah pemberlakuan UU no.7/1992 (tentang Perbankan) yang memberikan kelonggaran kepada pengelola bank untuk memberikan kredit atas dasar kepercayaan (tidak harus berdasarkan agunan).Bahkan tahun-tahun sebelumnya Pakto 1988 memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk dengan mudah mendirikan bank baru. Akhirnya, kebijakan ini melahirkan sejumlah bank (tidak kurang dari 150 bank baru yang berdiri). Dalam penyelesaian kredit macet pada bank pemerintah metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian secara teoritis dan nyata (penelitian didalam praktek kenyataannya). Untuk bank pemerintah jalannya melalui BUPLN yang telah diberi wewenang untuk penyelesaian kredit bermasalah/macet dalam hal ini bank pemerintah dapat pula bekerjasama dengan Kejaksaan dalam penyelesaian kredit macet tersebut, akhir-akhir ini ramai dibicarakan tentang pendapat para ahli hukum dalam dunia perbankan untuk menghidupkan kembali lembaga sandera (gijzeling), dan juga melaksanakan pencekalan (cegah dan tangkal) terhadap debitur yang beritikad tidak baik. Kredit macet pada saat ini sudah menjadi masalah nasional yang pada umumnya sangat mempengaruhi keadaan perekonomian negara RI. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved