Detail Praktik Perjanjian Tertutup, Penguasaan Pasar Dan Penyalahgunaan Posisi Dominan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Bibliografi Author: DAROMALIA, NURAINI ; Silalahi, Udin (Advisor) Topik: Hukum Persaingan Usaha Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2008     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Nuraini Daromalia's 1 Undergraduate Theses.pdf (227.5KB; 55 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-2610 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Persaingan usaha diantara pelaku usaha yang bergerak dalam bidang usaha yang sejenis biasa terjadi, baik yang berupa persaingan sehat maupun persaingan usaha tidak sehat. Walaupun regulasi mengenai Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat secara umum telah diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1999, namun penyimpangan masih sering terjadi. Salah satunya dilakukan oleh PT. Arta Boga Cemerlang (PT.ABC), yang pada bulan Maret-Juni 2004 melakukan sebuah program promosi yang bernama Perjanjian Geser Kompetitor (PGK). Dalam salah satu klausula surat perjanjian “PGK” tersebut, PT. ABC menawarkan toko-toko potongan harga sebesar 2% jika toko-toko bersedia untuk tidak menjual produk baterai Panasonic selama periode berlangsungnya PGK tersebut. Untuk itu, KPPU sebagai lembaga yang bertugas mengawasi jalannya persaingan usaha di Indonesia telah melakukan serangkaian pemeriksaan atas laporan yang dibuat oleh PT. Panasonic Gobel Indonesia sebagai pihak yang dirugikan atas tindakan PT. ABC ini. Melihat kondisi ini, KPPU menilai bahwa PT.ABC telah melakukan tindakan yang melanggar beberapa ketentuan yang terdapat di dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 terkait praktik perjanjian tertutup, penguasaan pasar dan penyalahgunaan posisi dominan yang dimiliki PT.ABC. Berdasarkan hasil penelitian dari putusan KPPU diketahui bahwa penerapan ketentuan dalam Undang-Undang oleh KPPU dalam kasus ini belum tepat. Hal ini disebabkan adanya ketentuan di dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 yang seharusnya juga dapat dikenakan terhadap PT.ABC ternyata tidak dipergunakan oleh KPPU dalam memutus kasus ini Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved