Detail Tinjauan Hukum Atas Pertimbangan Menteri Keuangan Dalam Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit Terhadap Perusahaan Asuransi (Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) Bibliografi Author: KUNCORO, OKTAVIANUS SATRIO ; Yudhistira, Dedy (Advisor) Topik: Kepailitan; Perusahaan Asuran Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2008     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Oktavianus Satrio Kuncoro's Undergraduate Theses.pdf (533.65KB; 29 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-2580 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Kepailitan yang merupakan sita umum atas semua kekayaan debitor pailit adalah salah satu cara yang efektif dalam penyelesaian utang piutang. Dengan mempailitkan debitor, kreditor atau para kreditor memperoleh kepastian hukum dalam pembayaran atas piutang-piutangnya. Bidang usaha industri perasuransian termasuk yang paling riskan dalam hal kepailitan. Sebagai salah satu Lembaga Keuangan Non Bank, bidang perusahaan perasuransian menginginkan perlakuan khusus tentang kepailitan terhadap mereka sama seperti Lembaga Keuangan yang lain. Karena salah satu kinerja dari bidang usaha industri perasuransian adalah sebagai penghimpun dana dari masyarakat. Contoh lembaga perbankan yang pengajuan permohonan pernyataan kepailitannya harus melalui Bank Indonesia dan mengacu kepada keadaan kondisi insolvensitas dari suatu Bank. Berangkat dari permasalahan mereka tersebut, pada tanggal 18 Oktober 2004 pemerintah mengesahkan dan mengundangkan Undang- Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Terhadap ketentuan tersebut ada dua pendapat, yaitu perusahaan asuransi yang setuju karena dianggap memberikan kepastian hukum bagi bidang usaha asuransi dan masyarakat yang tidak setuju dan menolak karena dianggap menjadi tempat perlindungan bagi perusahaan asuransi yang belum tentu kondisi solvabilitasnya sudah memenuhi ketentuan yang ada. Masyarakat yang dalam hal ini adalah kreditor menginginkan agar pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi terkait dengan sengketa klaim dan non klaim yang mungkin timbul antara kreditor dan perusahaan asuransi tanpa harus melalui Menteri Keuangan. Akan tetapi Peraturan Pelaksana untuk mendukung ketentuan Undang- Undang tersebut sampai sekarang belum dibentuk. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved