Detail Suplemen peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan Republik Indonesia bidang persyaratan kerja Bibliografi Author: [s.n] Topik: Labor law and legislation; Beban listrik Bahasa: (ID )     Penerbit: Bhina Karya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2009     Jenis: Books - Reference Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: R. 344.01 SUP Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada     Lihat Detail Induk Artikel dalam koleksi ini Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI No.4 Tahun 2008, No. KEP.115/MEN/VI/2008, No. SKB/06/M.PAN/6/2008 tentang Hari-hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Tahun 2009, halaman 3-6 Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan. No. PER.16/MEN/X/ 2008, No.49/2008, No.922.1/M-IND/l0/2008, No 39/M-DAG/PER/l0/2008 tentang Pemeliharaan Momentum Pertumbuhan Ekonomi Nasional dalam mengantisipasi Perkembangan Perekonomian Global., halaman 9-12 Peraturan Bersama Menteri Perindustrian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasl, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Badan Usaha Mllik Negara Nomor: 47 /M-IND/PER/7/2008, Nomor: 23 Tahun 2008, Nomor: PER. 13/MEN/VII/2008, Nomor: 35 Tahun 2008, Nomor: PER-03/MBU/08 tentang Pengoptimalan Beban Listrik Melalui Pengalihan Waktu Kerja Pada Sektor Industrl Di Jawa-Bali., halaman 15-19 Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: SE.304/MEN/PHI-KPHI/VII/2008 tentang Pelaksanaan Pengoptimalan Beban Listrik Melalui Pengalihan Waktu Kerja Pada Sektor Industri Di Jawa-Bali, halaman 23-24 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I No. PER-07 /MEN/IV / 2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja, halaman 27-53 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I No. PER-02/MEN/Ill/ 2008 tentang Tata Cara penggunaan Tenaga Kerja Asing, halaman 57-89 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I No. PER-08/MEN/V /2008 tentang Tata Cara Perizinan Dan Penyelenggaraan pemagangan Di Luar Negeri, halaman 93-112 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I No. PER-03/MEN/III/2008 tentang Peran Serta Badan Usaha Dalam Pelaksanaan Transmigrasi , halaman 115-134 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu, halaman 137-147 Peraturan Pemerintah R.I Nomor 39 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, halaman 151-168 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 200S tentang Usaha Mikro, Keell, dan Menengah, halaman 171-199 Peraturan Pemerintah R.I Nomor 76 Tahun 2007 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, halaman 203-211 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I No. PER-12/MENNI/ 2007 tentang petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran luran, Pembayaran Santunan, dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja., halaman 215-254 Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I No.133/MEN/PPK-NK/ V /2007 Tentang Pedoman Penyelesaian Kasus Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja, halaman 257-297 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I No. PER-01/MEN/I/2007 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), halaman 301-341 Peraturan Pemerintah R.I Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja, halaman 345-376 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I No. KEP¬201/MEN/IX/2008 tentang Penunjukan Pejabat Penerbitan Persetujuan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri, halaman 379-381 Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Nomor: SE.356/MEN/PHI-PJSK/IX/2008 tentang Pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan, halaman 385-386 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Dan Upah Minimum Sektoral Provinsi di Republik Indonesia Tahun 2009, halaman 389-404  Edit Artikel Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved