Detail Peranan Badan Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Body) World Trade Organization Dalam Penyelesaian Anti Dumping Tentang Impor Kertas Antara Indonesia Dengan Korea Bibliografi Author: JONATAN, ROMASI NIKOLAS ; Puspita, Natalia Yeti (Advisor) Topik: Dispute Settlement Body Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2008     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Romasi Nikolas's Undergraduate Theses.pdf (305.98KB; 46 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-2543 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Perkembangan ekonomi dunia masa kini cenderung semakin terbuka dan semakin bebas hambatan. Setiap hambatan perdagangan baik tarif maupun non-tarif diupayakan untuk dikurangi atau dihapuskan melalui perjanjian bilateral, regional maupun multilateral. Namun bukan berarti perdagangan bebas tersebut terlepas dari berbagai aturan hukum. WTO telah menyepakati peraturan perundang-undangan tentang perdagangan internasional. WTO adalah dasar sisti perdagangan multilateral yang menyediakan kerangka kelembagaan. Apabila terjadi suatu sengketa maka negara yang terlibat dapat menggunakan sistem penyelesaian sengketa melalui WTO yang diatur dalam DSU. Namun WTO tetap memprioritaskan konsultasi antara negara yang bersengketa. Indonesia terlibat sengketa dengan Korea karena tindakan KTC dalam mengenakan BMAD terhadap impor kertas dari Indonesia. Indonesia keberatan. Korea dan Indonesia mengupayakan penyelesaian sengketa berdasarkan langkahlangkah yang telah diatur di WTO. DSB menilai Korea telah melakukan kesalahan dalam membuktikan adanya praktek dumping kertas dari Indonesia, untuk itu DSB mengeluarkan rekomendasi agar Korea melakukan perhitungan ulang terhadap BMAD impor kertas dari Indonesia. Menindaklanjuti rekomendasi awal Panel, Korea melakukan kalkulasi ulang, yang menghasilkan marjin dumping yang sama. Indonesia mengajukan permohonan untuk mengadakan peninjauan kembali. Pada tanggal 23 Januari 2007 Panel dibentuk untuk melakukan peninjauan ulang terhadap implementasi Korea. DSB memutuskan untuk tidak mengeluarkan keputusan dan rekomendasi yang baru karena keputusan dan rekomendasi tahun 2005 tetap berlaku. Dalam perkembangannya sampai dengan batas waktu yang ditentukan, Korea tidak melaksanakan rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh DSB. Indonesia berhak melakukan retalisasi setelah memperoleh persetujuan dari DSB mengenai bentuk dan jangka waktu tindakan retaliasi. Indonesia belum melakukan retaliasi dan tidak ada penjelasan resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved