Detail Pengaturan Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Tindak Pidana Suap Bibliografi Author: FURYANTI, FRANCISKA DWI MEILANI ; Nugroho, F. Hartadi Edy (Advisor) Topik: Pembuktian Terbalik; Suap Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2008     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Fransiska Dwi Meilani Furyanti's 1 Undergraduate Theses.pdf (600.98KB; 41 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-2531 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Seiring dengan bergulirnya reformasi, korupsi menjadi salah satu agenda penting yang harus diselesaikan oleh bangsa Indonesia . Tindak pidana suap sebagai bagian dari tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat bersembunyi dan sangat sulit untuk dibuktikan. Kesulitan pembuktian tindak pidana suap merupakan hambatan dalam proses pengungkapan terjadinya tindak pidana suap. Mekanisme pembalikan beban pembuktian atau yang lebih dikenal sebagai sistem pembuktian terbalik merupakan mekanisme yang dianggap merupakan suatu solusi untuk mengungkap tindak pidana suap. Sistem pembuktian terbalik didefinisikan sebagai suatu mekanisme pembuktian dimana pihak yang dianggap bersalah yang mempunyai kewajiban untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Mekanisme pembuktian terbalik sebenarnya bukan merupakan suatu hal yang benar – benar baru dalam sistem hukum pidana Indonesia. Mekanisme ini telah disebutkan dalam beberapa kebijakan legislasi yaitu UU No.23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU No.15 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Khusus untuk kebijakan legislasi yang mengatur tentang korupsi dan suap, mekanisme ini diatur dalam UU No.20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi walaupun sejak UU No.5 tahun 1960 dan UU No.3 tahun 1971 telah menyebutkan mengenai sistem pembuktian terbalik. Pada dasarnya, dalam setiap pemeriksaan di persidangan untuk kasus korupsi maupun suap terdakwa diberi hak ( kesempatan ) untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi. Sistem pembuktian terbalik merupakan suatu kewajiban bagi Terdakwa penerima gratifikasi 10 juta rupiah atau lebih dan untuk membuktikan harta benda yang belum didakwakan bukan merupakan hasil tindak pidana korupsi. Kebijakan legislasi yang telah diatur sedemikian rupa tidak serupa pada tatanan aplikatifnya. Sistem pembuktian terbalik hingga saat ini belum pernah diterapkan baik dalam kasus tindak pidana korupsi maupun suap karena pelaksanaannya masih tergantung pada wewenang hakim untuk menerapkannya atau tidak dalam persidangan. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved