Detail Hak Konsumen Untuk Mendapatkan Pelayanan yang Patut Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Bibliografi Author: LEMDIKASARI, RISTRA ; Shofie, Yusuf (Advisor) Topik: Undang-Undang Perlindungan Konsumen Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2008     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Ristra's Undergraduate Theses.pdf (125.36KB; 61 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-2528 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Pelaku usaha dalam melakukan pekerjaannya dituntut untuk melaksanakan hak dan kewajibannya, begitu pula sebaliknya konsumen juga harus melaksanakan hak dan kewajibannya. Pelaku usaha mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi hak konsumen pada setiap perbuatannya. Apabila dalam perbuatannya tersebut ternyata menimbulkan kerugian terhadap konsumen, maka pelaku usaha harus dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut. Studi kasus ini membahas mengenai tidak terpenuhinya hak konsumen untuk mendapatkan pelayanan yang patut yang sebagaimana semestinya diperoleh konsumen. Hal ini terjadi karena kurangnya perhatian dalam melakukan kegiatan produksi pelaku usaha sehingga menimbulkan kerugian yang mengancam kesehatan konsumen. Dalam hal ini konsumen berhak menuntut haknya untuk mendapatkan pelayanan yang patut dari pelaku usah. Maka dari itu pelaku usaha harus bertanggung jawab untuk terpenuhinya hak konsumen tersebut. Hubungan konsumen dengan pelaku usaha ini diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selain itu diatur pula dalam Undang-Undang tentang Pangan juga Undang-undang tentang Kesehatan. Konsumen sering kali mendapatkan kesulitan untuk dapat memperjuangkan haknya, dikarenakan kurang pengetahuan dan informasi yang diperoleh konsumen untuk dapat memperjuangkan haknya tersebut. Oleh karena itu dengan asas Paternalisme diharapkan pemerintah lebih giat lagi untuk memperjuangkan hak konsumen, dimana pemerintah bertindak selaku wakil dari konsumen. Dan dengan adanya BPKN (Badan Perlindungan Konsumen Nasional) dapat mensejajarkan kedudukan konsumen dengan pelaku usaha serta membantu konsumen untuk mendapatkan haknya Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved