Detail Pandangan Yuridis Terhadap Harta Benda Berupa Penghasilan Dari Harta Bawaan Yang Diperoleh Sesudah Dilangsungkannya Perkawinan Bibliografi Author: SIBARANI, ANGELA ROSA IRENE ; Hutabarat, Samuel M.P. (Advisor) Topik: Harta Bawaan; Harta Benda Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2008     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Angela Rosa's Undergraduate Theses.pdf (189.65KB; 21 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-2526 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam memberikan pengertian secara umum mengenai harta bawaan dan harta bersama dalam perkawinan. Pengertian yang secara umum tersebut seringkali menimbulkan berbagai penafsiran yang berbeda-beda mengenai harta bersama dan harta pribadi atau bawaan, khususnya dalam lingkungan Peradilan Agama sehingga pada akhirnya menyebabkan perkara mengenai pembagian harta bersama menjadi berlarut-larut proses penyelesaiannya. Pada umumnya keadaan seperti ini seringkali membawa kerugian bagi pihak isteri karena tidak jarang pihak suami yang menguasai secara fisik atas harta bersama. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah sejauh mana suatu harta benda dapat dikategorikan sebagai harta pribadi ataupun harta bersama, khususnya segala harta benda yang merupakan perubahan wujud dari harta pribadi atau bawaan, dan harta benda yang merupakan penghasilan dari harta pribadi atau bawaan, dalam hal mana perubahan wujud dan penghasilan tersebut terbentuk atau diperoleh selama masa berlangsungnya perkawinan. Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam memiliki prinsip tidak mengenal adanya percampuran harta dalam suatu perkawinan. Prinsip ini sangat penting untuk dijadikan sebagai pedoman dalam menjawab permasalahanpermasalahan sebagaimana disebutkan di atas, sehingga semangat yang terkandung dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dapat terwujud dalam penerapannya. Pada akhirnya, skripsi ini memberikan suatu gambaran bahwa perubahan wujud dari harta benda yang merupakan harta pribadi atau harta bawaan masing-masing suami atau isteri yang terjadi setelah dilangsungkannya perkawinan tidak mengubah kedudukan harta benda tersebut sebagai harta pribadi atau bawaan. Karenanya, segala harta benda yang berupa penghasilan atau merupakan ”turunan” dari harta pribadi atau bawaan masing-masing suami atau isteri tetap memiliki kedudukan sebagai harta pribadi atau bawaan, walaupun pada nyatanya harta benda tersebut diperoleh sesudah perkawinan. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved