Detail Pengaturan Hukum Humaniter Dalam Ketentuan Pertanggungjawaban Komandan Bibliografi Author: ANDARSA, JULIANS ; Prastianto, Stephanus Desi (Advisor) Topik: Hukum Humaniter Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2008     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Julians Andarsa's 1 Undergraduate Theses.pdf (288.96KB; 36 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-2519 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Tanggung jawab komandan adalah ketentuan pertanggungjawaban yang dibebankan kepada seorang komandan atas tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh bawahan/anak buahnya. Dalam kajian mengenai pelanggaran berat dalam hukum humaniter internasional, seorang Pemimpin Militer atau Sipil harus mempertanggung jawabkan suatu perbuatan yang dianggap melanggar hukum perang, sedang perbuatannya tersebut biasanya tidak ia mlakukan secara langsung dan mungkin saja perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dari Pemimpin Militer atau Pemimpin Sipil tersebut. Sudah menjadi suatu kebiasaan dalam kehidupan militer, bahwa seorang komandan bertanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukan oleh bawahannya dalam rangka melaksanakan tugas mereka. Tanggung jawab komandan untuk mengendalikan dan mengawasi perilaku prajurit yang berada di bawah kendalinya merupakan sendi utama dalam kehidupan militer yang bertanggungjawab. Seorang komandan atau atasan mempunyai tugas dan kewajiban tidak hanya untuk melaksanakan apa yang hendak ia capai namun ia juga mempunyai tugas dan kewajiban untuk mendidik dan mengawasi segala tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dibawah komandonya. Konsekuensinya adalah kesalahan yang telah anak buahnya lakukan adalah kegagalan sang komandan untuk mendidik dan mengawasi bawahannya tersebut. Dalam pengaturannya, walaupun tidak secara terperinci, ketentuan pertanggungjawaban komandan ini terdapat di dalam Konvensi Den Haag IV 1907, Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan I 1977, Statuta ICTY 1993, Statuta ICTR 1994 dan juga Statuta Roma 1998. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved