Detail Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Perusahaan Dalam Sebuah Tindak Kejahatan Insider Trading Yang Dilakukan Oleh Karyawannya Dikaitkan Dengan Prinsip Good Corporate Governance Bibliografi Author: SUPRAPTO, ANDRE VICTORY ; Doloksaribu, Eddie Imanuel (Advisor) Topik: Good Corporate Governance Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2007     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Andre Victory's Undergraduate Theses.pdf (368.93KB; 65 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-2517 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Sejak masa The Great Depression yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1930an, tindak kejahatan insider trading dilihat sebagai sebuah praktek yang dapat melukai intergritas pasar modal yang dampaknya dapat melumpuhkan kestabilan dari sebuah ekonomi. Melalui dikeluarkannya UUPM tahun 1995, praktek insider trading dalam dunia perdagangan efek di Indonesia juga dilarang dan penetapan sanksi atasnya pun cukup berat. Namun, selain pembuktiannya yang memang sangat sulit dan memakan waktu lama, yang menjadi permasalahan dalam upaya pemberantasan praktek insider trading juga menyangkut belum adanya perangkat hukum yang tepat yang dapat memberikan efek jera yang efektif bagi pelaku dan juga memaksa tekad yang tinggi dari perusahaan itu sendiri untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan tersebut dalam perusahaannya. Hal ini perlu digalakkan mengingat bahwa seringkali dalam sebuah kasus insider trading yang memperdagangkan informasi positif, perusahaan malah keluar sebagai pihak yang mendapatkan keuntungan finansial darinya. Dalam sebuah kasus insider trading yang menggunakan informasi positif yang berharga, sebuah perusahaan bisa-bisa meraup keuntungan bermiliar-miliar dikarenakan kenaikkan harga sahamnya secara tiba-tiba tanpa harus bertanggung jawab atasnya. Tentu saja ketentuan hukum yang membiarkan hal ini terjadi seharusnya diganti dengan ketentuan perundangan lain yang dapat menuntut tanggung jawab perusahaan atas kasus insider trading yang menguntungkan perusahaan. Apalagi, mengingat bahwa dalam dunia korporasi itu sendiri kini tengah digalakkan penerapan prinsip GCG yang menekankan prinsip-prinsip dasar; transparency, fairness, responsibility, dan accountability; dengan sendirinya pemerintah dituntut untuk lebih serius lagi dalam melakukan terobosan-terobosan dalam penemuan hukum mengenai insider trading yang memiliki dua agenda: mencegah terjadinya tindak kejahatan insider trading, dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap integritas pasar modal kita dengan menjalankan pedoman-pedoman dari GCG Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved