Implikasi Keberadaan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembentukan Hukum Nasional  

Oleh:

Yusdiansyah, Efik

Jenis: Article from Journal - ilmiah nasional - tidak terakreditasi DIKTI
Dalam koleksi: Jurnal Hukum Pro Justitia vol. 26 no. 4 (Oct. 2008), page 295-306.
Topik: Mahkamah Konstitusi; Hukum Nasional; Konstitusional UU

Ketersediaan

Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: PP54.5 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada

Lihat Detail Induk

Isi artikel

UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi dalam pembentukan peraturan undang-undangan di bawahnya, dengan tegas memerintahkan materi-materi tertentu diatur lebih lanjut dalam UU. Dengan demikian, UU mempunyai kedudukan dan fungsi yang strategis untuk menciptakan sistem norma yang baik sesuai dengan doktrin tertib hukum. Untuk membuat UU yang sejalan dengan UUD tentu tidak cukup hanya diserahkan kepada pembuat UU untuk menafsirkan keinginan UUD. Pembuat UU tidak jarang menghasilkan produk hukum yang disebut UU lebih didominasi oleh keinginan-keinginan politik untuk mempertahankan kekuasannya. Hal ini berakibat adanya UU yang bertentangan dengan UUD dan tetap berlaku sebagai hukum yang harus ditaati. Hal ini memperlihatkan betapa penting adanya lembaga pembanding yang dapat menilai UU apakah bertentangan atau tidak dengan UUD. Amandemen ketiga UUD 1945 memberikan kewenangan tersebut ke MK. Keberadaan MK ini memberikan harapan akan tegaknya konsepsi negara hukum. Urgensi kewenangan MK untuk menguji secara materiil terhadap UU sedikit banyak akan berpengaruh terhadap pembentukan hukum nasional.

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali