Detail Status Hukum Taiwan Dalam Kaitannya Dengan Prinsip Hak Penentuan Nasib Sendiri Bibliografi Author: PUTRADJAJA, ADAM ; Syahbudin, Piping (Advisor) Topik: Negara Taiwan Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2008     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Adam Putradjaja's Undergraduate Theses.pdf (659.98KB; 26 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-2506 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Dari 4 (empat) kriteria Negara menurut Konvensi Montevideo di atas, secara de facto Taiwan telah memenuhi seluruh kriteria tersebut namun secara de jure Taiwan belum dapat disebut sebagai negara karena Taiwan saat ini belum diakui sebagai sebuah negara oleh dunia internasional termasuk PBB, walaupun terdapat sebagian kecil negara yang mengakui Taiwan sebagai sebuah negara. Taiwan sudah cukup memenuhi syarat-syarat untuk menjadi sebuah negara berdasarkan Konvensi Montevideo 1933, dimana Taiwan sudah mempunyai penduduk, wilayah dan daerahnya sudah jelas, serta pemerintahanya sudah ada(walaupun pemerintahan darurat). Akan tetapi Taiwan tidaklah memenuhi syarat yang keempat karena kemampuan Taiwan untuk berhubungan dengan Negara lain pada masa pemerintahan transisi sampai dengan sekarang sangatlah terbatas. Hal dikarenakan pada awal pemerintahan transisi hak-hak pemerintahan partai Kuomintang yang sebelumnya memerintah wilayah China daratan sudah beralih kepada pemerintahan baru yang dipimpin oleh partai Komunis dimana partai ini mendirikan negara Republik Rakyat China pada tahun 1949 setelah memenangi perang saudara, yang menyebabkan hak-hak pemerintahan partai Kuomintang beralih ke pemerintahan yang baru tersebut. Dan sampai sekarang pun kemampuan Taiwan untuk berhubungan dengan Negara lain masih sangat terbatas dikarenakan kebijakan satu China yang diterapkan oleh Republik Rakyat China. Sekalipun Taiwan sudahcukup memenuhi syarat menjadi sebuah Negara, namun hingga sekarang Taiwan belum medeklarasikan dirinya sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Hal ini yang mengakibatkan tidak jelasnya status Taiwan, dan bagaimana kedudukan Taiwan di dunia internasional menurut Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik mengenai hak untuk menentukan nasibnya sendiri dalam kaitannya dengan kedaulatan bangsa seperti yang terjadi di Timor Timur dimana terjadinya referendum di timor timur, sebagai manifestasi dari prinsip penentuan nasib sendiri (self-determination) sesuai dengan yang di sampaikan oleh PBB selama ini, dan merupakan kebijakan yang selalu didengungkan oleh PBB dan bagaimana kaitan Taiwan dengan hak penentuan nasib sendiri ini. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved