Detail Tinjauan Yuridis Terhadap Penyidikan Dan Beban Pembuktian Dalam Proses Peradilan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Bibliografi Author: KURNIAWAN, RENDY ; Sihotang, Tommy (Advisor) Topik: Pembuktian Pencucian Uang Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2008     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Rendy Kurniawan's Undergraduate These.pdf (200.78KB; 38 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-2474 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Pencucian uang merupakan salah satu kejahatan berskala internasional. Akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan ini membuat banyak negara dan lembaga internasional mempelopori dalam menyuarakan pentingnya perangkat hukum anti pencucian uang. Indonesia sebagai bagian dari dunia internasional juga mendukung gerakan anti pencucian uang tersebut dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Dalam undang-undang tersebut terdapat beberapa ketentuan yang bertentangan dengan beberapa asas hukum pidana dan beberapa pasal dalam KUHAP, antara lain diabaikannya asas praduga tak bersalah, dikarenakan suatu pencucian uang tidak akan terjadi apabila tidak ada tindakan pidana yang mendahuluinya, atau yang biasa disebut predicate crimes, tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu; serta beban pembuktian terbalik dimana terlalu memberatkan terdakwa karena terdakwa diwajibkan untuk membuktikan dakwaan yang ditujukan kepadanya. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved