Detail Tinjauan Yuridis Pengelolaan Rumah Susun Oleh Penyelenggara Pembangunan Dan Badan Pengelola Dikaitkan Denagn Pasal 57 Jo. Pasal 67 Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1988 Tentang Rumah Susun Bibliografi Author: MEILISSA, GABY ; Swantoro, A. Aris (Advisor) Topik: Penyelenggara Pembangunan; Perhimpunan Penghuni; Badan Pengelola Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2008     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Gaby Meilissa's 1 Undergraduate Theses.pdf (271.24KB; 15 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-2465 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Pertumbuhan penduduk yang dinamis khususnya di beberapa kota besar Indonesia sudah tidak dapat diiringi oleh keterbatasan lahan baik untuk tempat tinggal maupun beraktivitas pada umumnya. Permasalahan ini telah menjadi sorotan pemerintah, salah satunya dengan dikeluarkan program seribu tower oleh Presiden Republik Indonesia. Langkah ini diambil karena pembangunan rumah susun diharapkan dapat memberikan efisiensi ruang/lahan bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat khususnya di daerah perkotaan. Pengelolaan rumah susun tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan perhimpunan penghuni yang mempunyai kewajiban salah satunya membentuk atau menunjuk badan pengelola. Berdasarkan ketentuan pasal 57 ayat 4 PP Rumah Susun diatur mengenai kedudukan penyelenggara pembangunan sebagai pengurus perhimpunan penghuni sementara sebelum terbentuknya perhimpunan penghuni yang definitif dan diperparah lagi dengan adanya perbedaan persepsi antara para penghuni dengan penyelenggara pembangunan terkait implementasi ketentuan pasal 67 PP Rumah Susun. Akibatnya sering muncul ketidakpuasan para penghuni atas kebijakan-kebijakan yang diambil penyelenggara pembangunan selaku pengurus perhimpunan penguhi sementara terkait pengelolan rumah susun. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normtif. Penulis mengumpulkan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui kegiatan studi dokumen yang terkait rumusan masalah penulisan skrpsi. Permasalahan pengelolaan rumah susun yang timbul adalah akibat dari kurangnya permahaman para phak terkait dengan adanya UU rumah susun dan peraturan pelaksanannya. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved