Anda belum login :: 27 Nov 2024 07:53 WIB
Detail
JurnalWarta Perundang-undangan vol. 21 no. 2803 (Sep. 2008)
Bibliografi
Topik: HUKUM; UNDANG-UNDANG; undang-undang; laporan keuangan; peraturan daerah; peraturan nasional; peraturan pemerintah; berita; warta; W80
Bahasa: (ID )    ISSN: 2089-7588    Year:: 2008    Bulan: 09    Edisi: 16 Sep 2008    
Penerbit: Antara (Lembaga Kantor Berita Nasional)
Jenis: Bulletin/Magazine
[Lihat daftar eksemplar jurnal Warta Perundang-undangan]
Ketersediaan
  • Perpustakaan Pusat (Semanggi)
    • Nomor Panggil: WW41.63
    • Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0)
    • Tandon: tidak ada
    Lihat Detail Induk
Artikel dalam koleksi ini
  1. Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2008 tanggal 20 Juli 2008), halaman A1-A5
  2. Dewan Nasional Perubahan Iklim (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2008 tanggal 4 Juli 2008), halaman B1-B3
  3. Prosedur Operasi Standar Tim Bersama Penanganan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (Keputusan Menteri Keuangan Nomor 184/KMK.06/2008 tanggal 8 Juli 2008), halaman G1-G4
  4. Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan dengan Sistem Penjualan Langsung (Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 32/M-DAG/PER/8/2008 tanggal 21 Agustus 2008), halaman H1-H14
  5. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, dan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Beserta Petunjuk Pengisiannya (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 24/PJ/2008 tanggal 5 Juni 2008), halaman I1-I2
  6. Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 8171/KPTS-II/2002 tentang Kriteria Potensi Hutan Alam pada Hutan Produksi yang Dapat Diberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Alam dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 88/KPTS-II/2003 tentang Kriteria Potensi Hutan Alam pada Hutan Produksi yang Dapat Dilakukan Pemanfaatan Hutan secara Lestari (Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.42/Menhut-IX/2008 tanggal 17 Juli 2008), halaman L1-L2
  7. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 tanggal 2008), halaman 1A1-1A2

 Edit Artikel
Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali
design
 
Process time: 0.15625 second(s)