Detail Menjual Rugi (Predatory Pricing) Dan Pengaturannya Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Bibliografi Author: DIANANITA, ERIN ; Silalahi, Udin (Advisor) Topik: Menjual Rugi; Predatory Pricing Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2008     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Erin Diananita's Undergraduate Theses.pdf (542.19KB; 57 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-2423 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Dunia usaha berkembang pesat beberapa dekade belakangan ini. Hal ini menyebabkan banyak timbulnya pelaku usaha banu. Bersamaan dengan semakin banyaknya pelaku usaha maka persaingan usahapun semakin ketat. Banyak cara yang digunakan oleh para pelaku usaha dalam memenangkan persaingan, baik itu secara sehat maupun curang. Oleh sebab itu, dibutuhkan hukum yang dapat mengatur persaingan usaha. Salah satu strategi memenangkan persaingan yang paling sening dipergunakan adahah permainan harga. Perilaku berkaitan dengan permainan harga yang kerap dilakukan pelaku usaha adalah menjual mgi atau predatory pricing. Predatory pricing adahah usaha untuk memenangkan persaingan dengan membenlakukan harga dibawah harga produksi (juah rugi) dengan maksud untuk menyingkirkan pesaingnya dan pasar bersangkutan dan kemudian menjadi monopolis pada pasar tersebut. Yang menjadi penmasalahannya, apakah menjual rugi merupakan per se illegal yang hams dilarang sama sekahi dan bagaimanakah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur tentang menjual mgi. Menjual mgi (predatory pricing) hanya dapat dilakukan oleh pelaku usaha yang mempunyai posisi dominan dan mempunyai pangsa pasar yang kuat. Undang- Undang Indonesia pada dasannya tidak melarang kegiatan menjuah rugi selama hal itu tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha pesaingnya dan menyebabkan persaingan usaha tidak sehat,karena predatory pricing yang tidakdilanjutkan dengan upaya recoupment justru menguntungkan bagi konsumen. Dengan kata lain, Undang-Undang tidak melarang per se kegiatan menjuah mgi. Secara khusus,Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur predatory pricing dalam Pasal 20 dan sanksi bagi pelanggarannya dalam Pasal 47,48 dan 49. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved