Detail Asas Retroaktivitas Dalam Perjanjian Ekstradisi Antara Indonesia dan Singapura Ditinjau Dari Hukum Perjanjian Internasional Bibliografi Author: MARDEWI, RA KOOSKARDINA ENDANG ; Prastianto, Stephanus Desi (Advisor) Topik: Asas Retroaktivitas; Perjanjian Ekstradisi; Hukum Perjanjian Internasional Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2008     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: R.A. Kooskardina E.M.'s Undergraduate Theses.pdf (458.04KB; 67 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-2415 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Kemajuan teknologi yang pesat mendorong timbulnya tindak kejahatan transnasional yang penanggulangannya membutuhkan kerjasama antar negara. Hal ini kemudian memacu banyak negara mencari suatu pranata hukum yang ampuh untuk membatasi gerak orang yang dicari sekalipun yang bersangkutan berada di luar negaranya. Indonesia menyadari sekali mengenai keterbatasan ini, yang kemudian ditindaklanjuti dengan kesepakatan untuk mengadakan perjanjian ekstradisi bersama Singapura dengan 31 jenis kejahatan tercakup di dalamnya. Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Singapura dengan korupsi sebagai pemicu lahirnya kesepakatan menghendaki belakunya asas berlaku surut (retroaktif) dalam pelaksanannya. Hal ini dipandang bertentangan dengan prinsip hukum internasional, khususnya prinsip dalam perjanjian antar negara yang pada dasarnya tidak mengenal asas retroaktif. Korupsi sebagai kejahatan yang bersifat luar biasa (extra ordinary crime) membutuhkan penanganan yang luar biasa pula. Sifat kejahatan yang menjadi musuh seluruh umat manusia ini kemudian turut memperkuat kemungkinan terhadap disimpanginya asas tidak berlaku surut, baik dalam sistem hukum maupun perjanjian internasional. Konvensi Wina 1969 sebagai kaidah penting hukum internasional juga membuka kemungkinan dikecualikannya asas nonretroaktif, dimana asas tersebut tidak di berlakukan secara kaku (rigid). Penyimpangan terhadap eksistensi prinsip non-retroaktif dapat dilakukan sejauh tetap dalam batasan dan syarat yang ditentukan secara khusus, tertentu, dan limitatif. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved