Detail Proses Pensertifikatan Tanah Dan Problematikanya Di Indonesia Bibliografi Author: UTARI, THERESIA TRUSTI DWI ; Adi, Rianto (Advisor) Topik: Pensertifikatan Tanah Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2008     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Theresia Trusti dwi Utari's Undergraduate Theses.pdf (314.79KB; 22 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-2414 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Pemerintah berupaya mensosialisasikan betapa pentingnya kepemilikan sertifikat pertanahan kepada masyarakat dengan cara mendaftarkan tanah mereka kepada kantor pertanahan setempat. Namun, di tengah gencarnya usaha pemerintah untuk mensosialisasikan betapa pentingnya jaminan kepastian hukum atas kepemilikan suatu bidang tanah yang berupa sertifikat, seringkali terdapat permasalahan dalam pengurusan sertifikat pertanahan tersebut, yang semuanya akan berujung dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri bagi oknum tertentu yang tidak bertanggungjawab. Di dalam penulisan hukum ini permasalahannya adalah mengapa dalam proses proses pensertifikatan tanah di Indonesia masih terdapat kendala yang dihadapi oleh masyarakat? Untuk itu digunakan metode penelitian secara yuridis normatif dan yurisdis sosiologis untuk mengetahui keefektifan suatu peraturan atau sejauh mana peraturan ditaati oleh masyarakat. Kendala yang dihadapi oleh anggota masyarakat dalam pengurusan sertifikat tanah mereka datang dari pihak Badan Pertanahan Nasional sendiri, sehingga para warga masih kesulitan dalam pengurusan sertifikasi tanah mereka. Kendala yang dihadapi tersebut misalnya faktor sumber daya manusia yang masih kurang dan terbatasnya kemampuan daya beli pemerintah terhadap peralatan pengukuran pertanahan yang berteknologi mutakhir. Namun yang mendominasi problem pensertifikatan tanah adalah faktor sumber daya manusia yang masih belum dapat diandalkan sepenuhnya. Penulis memberikan saran demi kelancaran sertifikasi tanah di Indonesia seperti perlu adanya aturan khusus bagi sertifikasi orang miskin, jaminan kepastian waktu yang jelas, peningkatan pelayanan di bidang pertanahan, serta adanya bulan layanan publik. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved