Detail Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Jiwa Grogol Dr. Soeharto Heerdjan Terhadap Kesehatan Pasien Bibliografi Author: SUMBADA, DANIETA YULINDA ; Halim, A. Ridwan (Advisor) Topik: Tanggung Jawab Hukum Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2008     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Danieta Yulinda Sumbada's Undergraduate Theses.pdf (1,021.15KB; 21 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-2413 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Seperti halnya rumah sakit-rumah sakit lain yang merupakan sebuah badan hukum, terjadinya hubungan hukum antara Rumah Sakit Jiwa Grogol Dr. Soeharto Heerdjan dengan pasien tentunya menimbulkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Antara rumah sakit dengan pasien melahirkan suatu perikatan yang biasa dikenal dengan perikatan terapeutik. Dalam hal ini rumah sakit bertanggungjawab atas setiap perbuatan maupun tindakan medis yang dilakukan terhadap kesehatan pasien yang dirawatnya. Tindakan medis ini dapat berupa kegiatan terapi-terapi ataupun pemberian obat-obatan untuk pasien. Pada rumah sakit jiwa, penyembuhan melalui terapi sangat penting untuk mengoptimalkan fungsi kerja otak pasien. Begitu pula dengan pemberian obat-obatan yang berguna untuk meminimalisasikan gejala-gejala penyakit yang acapkali dirasakan oleh pasien gangguan jiwa. Penanganan kesehatan pasien tersebut bertujuan sama yakni untuk meningkatkan kesehatan pasien agar menjadi lebih baik. Mengenai bagaimana dan sejauh mana tanggung jawab rumah sakit dalam hal tindakan medis yang dilakukannya terhadap pasien, hal ini telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga pasien/keluarga pasien dapat menggugat dan meminta pertanggungjawaban pihak rumah sakit jika mereka merasa tidak puas atau telah dirugikan dengan perawatan dan pelayanan kesehatan yang diberikan. Selain itu dalam undang-undang diatur pula tentang sanksisanksi yang dapat dijatuhkan kepada rumah sakit dalam hal terjadi pelanggaran terhadap pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan pasien yang mungkin berupa sanksi perdata, sanksi pidana serta sanksi administratif, tergantung pada kasusnya masing-masing. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved