Detail Perlindungan Hukum Bagi Bank Berdasarkan Undang-Undang Hak Tanggungan Terhadap Kredit Kepemilikian Apartemen Bersertifikat Induk Bibliografi Author: HANIBALS, BOSNEY DONNY ; Wahjana, Laurentius Boedi (Advisor) Topik: Perlindungan bagi Bank; Pemasangan Hak Tanggungan; Kredit Kepemilikan Apartemen. Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2008     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Bosney Donny Hanibals's Undergraduate Theses.pdf (531.91KB; 30 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-2412 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Pertumbuhan ekonomi yang juga diiringi pertumbuhan penduduk mengakibatkan meningkatnya kebutuhan masyarakat terutama kebutuhan akan perumahan. Seringkali masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan akan perumahan ini sendiri secara finansial/keuangan. Dengan demikian diperlukan peranan lembaga keuangan untuk membantu masyarakat untuk membiayai kebutuhan akan perumahan. Bank Internasional Indonesia adalah salah satu dari lembaga keuangan tersebut yang menawarkan bantuan untuk kredit pembiayaan kepemilikan perumahan melalui KPR Express untuk Kredit Pemilikan Apartemen.Untuk memberikan jasa yang terbaik dan melancarkan proses pemberian KPA, BII menjalin kerjasama degan berbagai developer dan memiliki hubungan yang baik dengan mereka. Masalah yang paling sering dihadapi oleh BII adalah debitur yang mengajukan kredit untuk apartemen yang sertifikatnya masih merupakan sertifikat induk dan masih dalam proses pemecahan. Hal ini membuat BII menghadapi resiko karena belum ada jaminan riil yang bisa dipasang Hak Tanggungan. Oleh karena itu biasanya dilaksanakan Pengikatan Perjanjian Jual Beli (PPJB) antara developer dan debitur sebagai bukti transaksi jual beli. Kemudian dibuat akta Perjanjian Penyerahan Jaminan dan Pemberian Kuasa (PPJPK) yang berisi pernyataan bahwa setelah proses pemecahan sertipikat selesai, debitur bersedia untuk menandatangani APHT yang nantinya dipasang hak tanggungan. PPJPK bukan merupakan soluasi atas resiko wanprestasi. Alternatif solusi adalah opsi Buy Back Guarantee (BBG). Tapi opsi itu belum cukup untuk melindungi bank secara hukum dari debitur yang wanprestasi. Karena itu perlu adanya aturan khusus yang mengacu pada pasal dalam UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah yang mengatur secara khusus perlindungan terhadap bank apabila debitur mengajukan kredit untuk kepemilikan apartemen yang sertipikatnya masih merupakan sertipikat induk dan masih dalam proses pemecahan, untuk melindungi bank dari resiko debitur yang wanprestasi. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved