Detail Novelty Sebagai Syarat Pemberian Hak Desain Industri Bibliografi Author: Hadiarianti, Venantia Sri (Advisor); PUTRA, MESAGUS GIOVANNI A Topik: Desain Industri; Novelty Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2008     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Mesagus Giovanni Ardhiansyah Putra's Undergraduate Theses 1.pdf (483.39KB; 27 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-2410 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Desain Industri adalah cabang dari Hak Kekayaan Intelektual yang melindungi penampakan luar dari suatu produk. Desain industri dianggap sebagai bagian dari pekerjaan artistik atau perancangan dari suatu produk yang akan diproduksi secara massal. Dalam perlindungannya hak desain industri diberikan untuk desain industri yang benar – benar baru ataupun perbaikan dari desain yang sudah ada. Dalam kasus sengketa desain industri antara PT.Nobel Carpets dengan PT.Universal Carpet and Rugs yang terjadi adalah pihak PT.Universal Carpet and Rugs mengklaim bahwa pihaknya adalah pemilik hak desain industri pertama dan satu - satunya atas “Karpet Motif Mesjid” dan “Karpet Motif Pilar”. Pernyataan tersebut mengandung implikasi hukum bagi para produsen serta pedagang karpet motif mesjid dan karpet motif pilar. Pihak PT.Nobel Carpets merasa perlu untuk mengajukan gugatan pembatalan atas desain industri milik PT.Universal Carpet and Rugs ke Pengadilan Niaga dikarenakan pihaknya merasa telah memproduksi karpet motif mesjid dan karpet motif pilar lama sebelum PT.Universal Carpet and Rugs, namun pihak PT.Nobel Carpets tidak mendaftarkan desainnya. Gugatan pembatalan tersebut memuat tuntutan agar dibatalkannya desain industri milik PT.Universal Carpet and Rugs disebabkan desain tersebut bukanlah desain yang baru dan desain karpet motif mesjid dan karpet motif pilar telah ada sejak lama. Dalam hal ini apakah desain industri milik PT.Universal Carpet and Rugs sah secara hukum, maka kita perlu melihat syarat pemberian hak desain industri serta syarat pembatalan dari hak desain industri dalam pengaturannya pada Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Syarat pemberian hak desain industri adalah hak desain industri diberikan berdasarkan permohonan, serta harus merupakan desain industri yang baru yang telah melalui tahap pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Desain industri yang bertentangan dengan ketertiban umum, agama, maupun kesusilaan akan dapat dibatalkan. Pembatalan dapat juga dilakukan berdasarkan permohonan tertulis dari pemegang hak desain industri. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved