Detail Tinjauan Hukum Mengenai Pelaksanaan Proses Sertifikasi Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Di Daerah Khusus Ibukota Jakarta Bibliografi Author: YOGA, RADEN MUHAMMAD ; Maria T., Lidwina (Advisor) Topik: Sertifikasi Hak Milik; Rumah Susun Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2008     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: R. Muhammad Yoga Wirawan's Undergraduate Theses.pdf (192.19KB; 29 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-2409 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Dalam rangka peningkatan daya guna dan hasil guna tanah bagi pembangunan perumahan dan pemukiman serta mengefektifkan penggunaan tanah terutama di daerah-daerah yang berpenduduk padat, maka perlu dilakukan penataan atas tanah sehingga pemanfaatannya betul-betul dapat dirasakan oleh masyarakat banyak. Dengan demikian di kota-kota besar perlu diarahkan pembangunan perumahan dan pemukiman yang diutamakan sepenuhnya pada pembangunan rumah susun. Sebagai tanda bukti pemilikan atas satuan rumah susun, kepada pemiliknya diberikan “Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun”. Proses Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun tersebut dimulai dari tahap Pembebasan/Pengadaan Tanah Bersama sampai tahap akhir yakni Pendaftaran di PPAT. Dan apabila ingin melakukan peralihan haknya, maka terlebih dahulu harus dilakukan prosesnya di PPAT berdasarkan lokasi rumah susun yang bersangkutan. Tujuan Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum dan kepastian hak atas pemilikan satuan rumah susun. Namun dalam prakteknya proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun membutuhkan waktu yang cukup lama dan prosedur yang rumit karena kurangnya informasi yang diberikan kepada masyarakat luas dari pihak Penyelenggara Pembangunan. Mengingat permasalahan yang dihadapi dewasa ini berkaitan dengan masalah rumah susun yang berkembang dengan cepat, maka salah satu alternatifnya adalah harus adanya sanksi dan tindakan yang tegas dari pemerintah yang berwenang terhadap para pihak yang lalai dalam kepengurusan penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved