Detail Tinjauan Yuridis Serta perlindungan Hukum Kepada Pemegang Saham Minoritas pada Proses Go Private PT Sari Husada Tbk Bibliografi Author: N, LAMBOK DANIEL CHRISTIAN ; Tanuraharja, Evelyne Juanda (Advisor) Topik: Go Private PT.Sari Husada; Pemegang Saham Minoritas Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2008     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Lambok Daniel Christian's Undergraduate Theses.pdf (217.1KB; 50 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-2402 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Suatu perusahaan publik yang melakukan go private berarti merubah status perusahaannya dan perusahaan terbuka menjadi tertutup kembali. Tindakan mi menyebabkan perusahaan tidak lagi terdafiar sebagai perusahaan yang saharnnya tercatat. Go private hanya dapat dilakukan rnelalui mekanisme persetujuan pernegang saham minoritas dalam rapat urnurn pemegang saharn luar biasa. Hal mi dilakukan untuk melindungi kepentingan pemegang saham rninonitas. Dalarn proses go private pemegang saharn utama hanya berwenang memberikan usulan dan melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan hukurn pasar modal. PT.Sari Husada Tbk menipakan salah satu perusahaan yang melakukan go private mi. Salah satu alasan mereka melakukan tindakan go private adalah perdagangan saham perseroannya yang tidak liquid. Walaupun tindakan go private (lapat dilakukan perusahaan publik, namun sampai saat mi belurn ada peraturan khusus dan bapepam yang mengatur mengenai go private. Untuk sementara digunakan UU No.40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, peraturan BAPEPAM nomor IX.E.1 tentang benturan kepentingan transaksi tertentu, peraturan BAPEPAM nomor IX.F. 1 tentang penawaran tender, dan surat BAPEPAM mengenai penhal rencana go private. Sesuai peratutan-peraturan diatas, maka salah satu tindakan perlindungan terhadap pemegang saham minonitas tersebut adalah perusahaan yang ingin melakukan go private hanis membeli saham dengan harga yang wajar. Berdasarkan hal tersebut dibutuhkan adanya suatu perundangan yang khusus mengatur go private in agar dapat melindungi sernua pihak dalam perusahaan publik,khususnya pemegang saharn minonitas. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved