Anda belum login :: 30 Nov 2024 23:21 WIB
Home
|
Logon
Hidden
»
Administration
»
Collection Detail
Detail
Evaluasi Penagihan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Badan dalam Mengoptimalisasi Penerimaan Pajak Negara pada KPP Jakarta Mampang Prapatan
Bibliografi
Author:
PURWANINGSIH, SRI LESTARI
;
Ichsan, Sundara
(Advisor)
Topik:
Pajak
Bahasa:
(ID )
Penerbit:
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Atma Jaya
Tempat Terbit:
Jakarta
Tahun Terbit:
2008
Jenis:
Theses - Undergraduate Thesis
Fulltext:
Sri Lestari Purwaningsih's Undergraduate Theses.pdf
(376.46KB;
92 download
)
Ketersediaan
Perpustakaan Pusat (Semanggi)
Nomor Panggil:
FEA-3343
Non-tandon:
tidak ada
Tandon:
1
Lihat Detail Induk
Abstract
Dari tahun ke tahun peranan pajak dalam pembiayaan APBN terus meningkat. Kondisi ini menunjukkan tugas Direktorat Jenderal Pajak menjadi semakin berat. Salah satu upaya penting dalam mengamankan penerimaan Negara dari sektor pajak adalah tindakan penagihan atas tunggakan pajak, yang dalam hal ini dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak dimulai dengan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT). Untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak maka dilakukan suatu pemeriksaan dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk Surat Ketetapan Pajak (SKP), Apabila Wajib Pajak tidak segera melunasi hutang pajak yang telah ditetapkan dalam SKP tersebut maka akan menimbulkan adanya tunggakan pajak. Dari tunggakan yang belum dilunasi tersebut kemudian akan ditindaklanjuti dengan pelaksanaan penagihan.
Pelaksanaan penagihan itu sendiri diawali dengan melakukan pendekatan persuasif, yaitu dengan menghimbau para Wajib Pajak yang masih mempunyai tunggakan agar segera melunasi tunggakan pajaknya tersebut. Namun apabila pendekatan persuasif tersebut masih belum mendapat respon dari Wajib Pajak untuk segera melunasinya, maka pihak KPP menindaklanjutinya dengan pelaksanaan Penagihan Aktif, yaitu dengan menerbitkan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) sampai dengan pelaksanaan Lelang. Sebagai objek penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah KPP Jakarta Mampang Prapatan sebagai sebuah instansi pemerintah yang terkait dalam memberikan pelayanan pajak kepada masyarakat. Hasil penelitian yang dilakukan untuk tahun 2005 menunjukkan bahwa KPP telah berhasil meningkatkan penerimaan pajak. Tentunya hal tersebut tidak terlepas dari peran aktif Wajib Pajak sendiri yang juga menyadari akan hak dan kewajiban perpajakannya. Hal ini dapat terlihat dari tunggakan pajak yang sebagian besar dilunasi Wajib Pajak sebelum diterbitkannya Surat Teguran, Surat Paksa, ataupun SPMP. Dalam prakteknya, pihak KPP lebih memprioritaskan penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa dan SPMP terhadap Wajib Pajak yang memiliki nilai tagihan besar, dimana mereka belum juga melunasi hutangnya sampai dengan jatuh tempo. Sedangkan untuk nilai tunggakan kecil, pihak KPP cenderung menunda dalam penerbitannya. Akibatnya lambat laun akan terjadi penumpukan jumlah tunggakan yang dapat berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Oleh sebab itu untuk mengurangi penumpukan tunggakan dalam jangka panjang, hendaknya batas waktu daluwarsa dapat dipersingkat Selain itu untuk mengantisipasi biaya penagihan yang terlalu besar, pihak KPP tidak harus menindaklanjuti semua tunggakan pajak dengan Penagihan Aktif.
Opini Anda
Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!
Lihat Sejarah Pengadaan
Konversi Metadata
Kembali
Process time: 0.390625 second(s)