Detail Analisis Gugatan Atas Pembatalan Merek Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Kasus Merek Vigour Vs Virgo) Bibliografi Author: Jackson, Wilsa Rendy ; Hadiarianti, Venantia Sri (Advisor) Topik: Pembatalan Pendaftaran Merek Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2007     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Wilsa Rendy Jackson's Undergraduate Theses.pdf (297.94KB; 51 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-2360 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Gugatan pembatalan merek yang diajukan oleh PT Pepharin Ria (Penggugat) kepada Saudara Liem Kwek Liong (Tergugat I) diduga ada itikad tidak baik dari Tergugat I. Pendaftaran merek “VIRGO” oleh Tergugat I mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek “VIGOUR” milik Penggugat. Dalam gugatannya, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan Tergugat I untuk menarik segala kegiatan produksi dan pemasaran yang berkaitan dengan merek “VIRGO”, tetapi Majelis Hakim tidak mengabulkan gugatan tersebut karena gugatan tersebut hanya dapat dipenuhi dalam gugatan atas pelanggaran merek, sedangkan pokok gugatan dari Penggugat yaitu pembatalan merek. Gugatan pelanggaran merek dan gugatan pembatalan merek mempunyai dasar hukum yang berbeda. Penggunaan dasar hukum yang tidak sesuai akan menyebabkan gugatan menjadi kabur. Pada akhirnya, Majelis Hakim Pengadilan Niaga memenangkan pihak Penggugat. Dalam penelitian ini, penulis memakai metode penelitian yuridis normatif. Kasus ini merupakan satu dari berbagai kasus pembatalan merek yang ada di Indonesia. Begitu banyaknya kasus pembatalan merek ini tentu saja tidak terlepas dari banyaknya pihak-pihak tertentu yang ingin membonceng ketenaran dari beberapa merek yang telah terdaftar lebih dulu. Memang, dengan banyaknya Pihak yang ingin mendaftarkan mereknya berarti makin banyak pula pihak-pihak yang telah menyadari betapa penting adanya perlindungan merek oleh Undang-Undang. Dengan demikian Dirjen HKI dalam hal ini harus lebih ketat lagi dalam melakukan pemeriksaan terhadap pendaftaran merek-merek baru di wilayah Indonesia. Bukan hanya itu saja, tetapi diperlukan juga suatu pengawasan terhadap merek-merek tersebut. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved