Detail TANGGUNG JAWAB EMITEN TERHADAP KERUGIAN INVESTOR DALAM HAL TIDAK MELAKUKAN KETERBUKAAN INFORMASI (DALAM KASUS PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK) Bibliografi Author: Putri, Bina Karina Sukma ; Doloksaribu, Eddie Imanuel (Advisor) Topik: Pelanggaran Keterbukaan Informasi Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2007     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Bina Karina Sukma Putri's Undergraduate Theses.pdf (266.72KB; 34 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-2354 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Keterbukaan Informasi merupakan bentuk perlindungan bagi investor dengan mewajibkan emiten untuk menyampaikan informasi mengenai keadaan usahanya kepada publik. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal memberikan perlindungan hukum terhadap investor yang mengalami kerugian akibat emiten tidak melakukan keterbukaan informasi yaitu dengan menuntut ganti rugi dari pelanggaran atas haknya untuk mendapatkan informasi tersebut. Sanksi hukum bagi emiten yang tidak melakukan keterbukaan informasi adalah dengan diberikannya kepastian hukum melalui peraturan perundang-undangan dan penegakannya, yaitu dengan dikenakannya sanksi, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana oleh Bapepam. Hal ini terjadi pada kasus PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk. Kasus PT PGN Tbk bermula dari adanya indikasi keterlambatan penyelesaian proyek pipanisasi Sumatera Selatan-Jawa Barat (SSWJ) dari akhir Desember 2006 menjadi Maret 2007. Hal ini memicu kepanikan investor yang akhirnya menjual saham PGN dan harga saham ini pun menjadi anjlok. Bapepam memperoleh bukti bahwa PT PGN Tbk telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Nomor X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik. Jajaran direksi terbukti melanggar Pasal 86 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal jo Peraturan Nomor X.K.1 dan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Terdapat keterlambatan pelaporan keterbukaan informasi atas penundaan proyek pipanisasi yang dilakukan oleh PT PGN sebanyak 35 hari dan pemberian keterangan yang secara material tidak benar tentang rencana volume gas yang dapat dialirkan melalui proyek SSWJ. Bapepam menetapkan sanksi administratif maupun sanksi pidana atas pelanggaran ini. Sanksi yang ditetapkan Bapepam ini untuk memberikan kepastian hukum dan efek jera kepada pelaku pasar modal. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved