Detail Perlindungan Hukum Bagi Produk-Produk Berindikasi geografis Indonesia Bibliografi Author: BERLIANA, FRYSCA ; Purwaka, Tommy Hendra (Advisor) Topik: Indikasi Geografis; Hukum Ekonomi dan Bisnis Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2007     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Frysca Berliana Marpaung's Undergraduate Theses.pdf (3.55MB; 4 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-2355 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Indonesia merupakan negara agraris yang terdiri dan ribuan pulau, dan memiliki wilayah territorial yang sangat luas, sehingga memiliki kekayaan alam dan budaya yang berpotensi menjadi produk Indikasi Geografis. Produk Indikasi Geografis merupakan salah satu dan rezim Hak Kekayaan Perindustrian yang pertama kali diusulkan oleh negara Eropa dan diatur di dalam TRIPs. Sebagian besar masyarakat tradisional Indonesia menganggap bahwa rezim HKI ialah suatu hal yang abstrak dan asing, sehingga mereka tidak peduli terhadap perlindungan hukumnya. Ketidakpedulian tersebut menimbulkan banyaknya pemanfaatan produk Indikasi Geografis Indonesia oleh Pihak yang tidak berwenang, seperti : pendaftaran Merek kopi Toraja di Jepang, batik di Malaysia dan lain-lain. Dan yang menjadi permasalahan hingga saat mi ialah bahwa pengaturan Indikasi Geografis berada di bawah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, sehingga masyarakat pada umunmya seringkali beranggapan keduanya adalah ha! yang sama, padahal Indikasi Geografis mensyaratkan secara mutlak adanya kualitas dan reputasi yang baik yang melekat pada asal tempatnya dan diusahakan oleh masyarakat setempat, sedangkan merek hanya berfungsi sebagai daya pembeda antara satu produk dengan produk lainnya. Dan pengaturan Indikasi Geografis di dalam Undang-Undang Nothor 15 Tahun 2001 juga belum maksimal karena belum adanya peraturan pelaksana guna mendukung aturan Indikasi Geografis (mengenai tata cara pendaftaran) yang ada di UU tersebut. Kendala-kendala yang dihadapi sebagian besar disebabkan masyarakat daerah belum memahami arti pentingnya Hak Kekayaan Intelektual yang juga akan bermanlaat bagi pembangunan daerahnya dan kurang proaktifnya Pemerintah dalam memberikan perlindungan. Kesimpulan yang didapat ialah bahwa seharusnya Indikasi Geografis diatur dalam pengaturan tersendiri dan adanya pensosialisasian HKI kepada masyarakat dan adanya tindakan proaktif pemerintah dalam mengupayakan suatu perlindungan agar tercipta suasana kondusif dalan perlindungan hukum Indikasi Geografis di Indonesia. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved