Detail PERLINDUNGAN INVESTOR DALAM PRAKTEK PERDAGANGAN FOREIGN EXCHANGE (FOREX) PADA PERDAGANGAN BERJANGKA DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 1997 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI Bibliografi Author: Ramandhita, Galih Leo ; Hutabarat, Samuel M.P. (Advisor) Topik: Perlindungan Investor; Perdagangan Berjangka; Foreign Exchange. Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2007     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Galih Leo Ramandhita's Undergraduate Theses.pdf (631.26KB; 20 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: , FH-2336 Non-tandon: tidak ada Tandon: 2  Lihat Detail Induk Abstract Perdagangan Berjangka di Indonesia sangat jauh menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saat ini banyak pialang-pialang Perdagangan Berjangka yang mentraksaksikan komoditi diluar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang, salah satu contohnya adalah transaksi valuta asing, atau yang dikenal dengan Foreign Exchange (FOREX). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran secara umum tentang apa dan bagaimana transaksi FOREX pada suatu Perdagangan Berjangka di tanah air serta apa saja ketentuan hukum yang berlaku dalam transaksi tersebut. Bursa FOREX dan Kontrak Berjangka (Futures) termasuk ke dalam instrumen derivatif, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor : 55/BAPPEBTI/KP/I/2005, Tentang Sistem Perdagangan Alternatif. Tetapi pada prakteknya dalam pasar berjangka sering dijadikan sarana berspekulasi oleh para pialang, sehingga fungsi Lindung Nilai dalam pasar berjangka tidak terpenuhi. Karena pada dasarnya spekulan hanya mengambil keuntungan secara sepihak tanpa memperdulikan dampak yang terjadi terhadap objek transaksi maupun investornya. Selain itu, dalam prakteknya banyak pihak yang mengaku sebagai Pialang ternyata tidak berwenang melakukan transaksi pada bursa berjangka, karena banyaknya Pialang-pialang liar yang tidak memiliki sertifikat profesi sebagai Pialang Berjangka. Jika melihat pada pertimbangan tersebut, maka perjanjian Foreign Exchange tersebut tentu tidak sah, karena tidak memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan dalam syarat sahnya kontrak. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved