Detail Efektifitas Pemberian Sanksi Embargo oleh Dewan Keamanan Terhadap Irak, Libya, dan Yugoslavia Bibliografi Author: HUTAGALUNG, EVELIN DOHAR ; Puspita, Natalia Yeti (Advisor) Topik: Efektifitas; Sanksi Embargo; Hukum Internasional Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2007     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Evelin Dohar Hutagalung's Undergraduate Theses.pdf (425.5KB; 42 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FH-2258 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Embargo merupakan salah satu bentuk dari sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Dewan Keamanan PBB terhadap negara-negara yang dianggap telah melanggar ketentuan dalam Pasal-Pasal Piagam PBB. Kewenangan ini diberikan pada Dewan Keamanan berdasarkan Pasal 41 Piagam PBB yang menyatakan bahwa Dewan Keamanan dapat mengambil tindakan-tindakan apapun di luar penggunaan kekuatan senjata yang harus dilaksanakan agar putusan-putusannya dapat dilaksanakan. Embargo yang dijatuhkan dapat berupa pemutusan seluruhnya atau sebagian hubungan-hubungan ekonomi, termasuk hubungan kereta api, laut, udara, pos, telegrap, radio dan alat-alat komunikasi lainnya, serta pemutusan hubungan diplomatik. Sejak tahun 1990 Dewan Keamanan telah menjatuhkan tiga sanksi yang sangat efektif dan mengikat (mandatory sanction) yaitu kepada Irak, Libya dan Yugoslavia yang akan dibahas dalam skripsi ini. Dengan diberlakukannya embargoembargo ini tentunya akan menimbulkan dampak yang dampak tersebut tidak hanya akan dirasakan oleh pemerintahan negara yang dijatuhkan sanksi, namun juga berdampak terhadap rakyat negara tersebut. Diharapkan skripsi ini dapat memperlihatkan apakah sanksi embargo yang dijatuhkan oleh Dewan Keamanan terhadap ketiga negara tersebut dapat memenuhi tujuan diberlakukannya sanksi tersebut yaitu demi menjaga stabilitas perdamaian dan keamanan dunia dan menegakkan prinsip-prinsip dalam Piagam PBB. Dari skripsi ini juga diharapkan dapat terlihat bahwa pelaksanaan sanksi tersebut pada kenyataannya melanggar prinsip-prinsip Piagam PBB, termasuk Hak Asasi Manusia, salah satu prinsip yang dijunjung oleh Piagam PBB. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved