Anda belum login :: 23 Nov 2024 14:50 WIB
Home
|
Logon
Hidden
»
Administration
»
Collection Detail
Detail
Business News vol. 52 no. 7620 (Feb. 2008)
Bibliografi
Topik:
TAXATION
;
PRICES
;
INVESTMENT
;
BANKING
;
ECONOMICS
;
POLITICS
Bahasa:
(ID )
ISSN:
1410-2501
Year::
2008
Bulan:
02
Edisi:
1 Feb 2008
Penerbit:
PT. Business News
Jenis:
Bulletin/Magazine
[
Lihat daftar eksemplar jurnal
Business News
]
Ketersediaan
Perpustakaan Pusat (Semanggi)
Nomor Panggil:
BB68.292
Non-tandon:
1 (dapat dipinjam: 0)
Tandon:
tidak ada
Lihat Detail Induk
Artikel dalam koleksi ini
Penentuan Tannggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak (Peraturan Menkeu No. 184/PMK.03/2007)
, halaman 1B
Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan (Peraturan Menkeu No. 185/PMK.03/2007
, halaman 4B
Wajib Pajak Tentu yang Dikecualikan dari Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Karena Tidak Menyampaikan Surat Pemberitahuan Dalam Jangka Waktu yang Ditentukan (Peraturan Menkeu No. 186/PMK.03/2007)
, halaman 5B
Jangka Waktu Pelunasan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, dan Surat Ketetapan Pajak Tambahan, Serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pemberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali, yang Menyebabkan Jumlah Pajak yang Harus Dibayar Bertambah Bagi Wajib Pajak Usaha Kecil dan Wajib Pajak di Daerah Tertentu (Peraturan Menkeu No. 187/PMK.03/2007)
, halaman 6B
Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah (Surat Edaran Deputi Gubernur Bank Indonesia No. 9/29/DPbS)
, halaman 7B
Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/14/DSM Tanggal 13 Juni 2001 Perihal Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Oleh Lembaga Keuangan Non Bank (Surat Edaran Direktur Statistik Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia No. 9/34/DSM)
, halaman 9B
Batasan Jumlah Peredaran Usaha, Jumlah Penyerahan, dan Jumlah Lebih Bayar Bagi Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (Peraturan Menkeu No. 193/PMK.03/2007)
, halaman 10B
Penyelenggaraan Kliring Antar Wilayah (Surat Edaran Direktur Akunting dan Sistem Pembayaran No. 9/35/DASP)
, halaman 12B
Tata Cara Perizinan dan Pelaporan Bagi Umum yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Pedagang Valuta Asing (Surat Edaran Direktur Direkturat Penelitian dan Pengaturan Perbankan No.9/36/DPNP)
, halaman 15B
Tata Cara Permintaan Keterangan Atau Bukti dari Pihak-pihak yang Terikat Oleh Kewajiban Merahasiakan (Peraturan Menkeu No. 201/PMK.03/2007)
, halaman 18B
Edit Artikel
Lihat Sejarah Pengadaan
Konversi Metadata
Kembali
Process time: 0.21875 second(s)