Detail Warta Perundang-undangan vol. 21 no. 2726 (Dec. 2007) Bibliografi Topik: HUKUM; UNDANG-UNDANG; undang-undang; laporan keuangan; peraturan daerah; peraturan nasional; peraturan pemerintah; berita; warta; W80 Bahasa: (ID )    ISSN: 2089-7588    Year:: 2007    Bulan: 12    Edisi: 11 Des 2007     Penerbit: Antara (Lembaga Kantor Berita Nasional) Jenis: Bulletin/Magazine [Lihat daftar eksemplar jurnal Warta Perundang-undangan] Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: WW41.54 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada     Lihat Detail Induk Artikel dalam koleksi ini Menggerakan Roda UKM Dengan "Visit Indonesia Year 2008", halaman Sketsa-1 WAPRES: Hukum Harus Dinamis dan Tidak Kaku, halaman Nas-1 Pemerintah Siapkan PP Penerbitan Sukuk, halaman Nas-1 Presiden Tugaskan TNI Jaga Kelestarian Lingkungan, halaman Nas-2 Produk Olahan Ikan Indonesia, halaman Eku-1 Kontraktor Nasional Tunggu Regulasi Kemandirian Sektor Migas, halaman Eku-2 RUU PPH Belum Tuntas, Pajak Urung Kehilangan Rp 9 Triliun, halaman Eku-3 Nasib Taman Nasional Kutai Masih Menggantung, halaman Dakota-1 Pendidikan Rendah Picu Kekerasan Terhadap Perempuan, halaman Dakota-2 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Dana Rebiosasi (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2007 Tanggal 05 Nopember 2007), halaman A1-A2 Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile Mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik (Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of Chile on Economic and Technical Cooperation) (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomo 100 Tahun 2007 Tanggal 16 Nopember 2007), halaman B1-B3 Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 90/KMK.04/2002 Tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Barang Perwakilan Negara Asing dan Pejabatnya (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 137/PMK.04/2007 Tanggal 8 Nopember 2007) , halaman G-1 Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara (Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-20/BC/2007 Tanggal 28 Juni 2007), halaman G2-G30 Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2008 (Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 143 Tahun 2007 Tanggal 30 Oktober 2007), halaman DKI 1-2 Penetapan Upah Minimum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 (Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 171/KEP/2007 Tanggal 12 Nopember 2007), halaman Yogya 1-2 Penetapan Upah Minimum Provinsi Banten Tahun 2008 (Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.680-Huk/2007 Tanggal 30 Oktober 2007), halaman Banten 1-2  Edit Artikel Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved