Anda belum login :: 17 Feb 2025 08:22 WIB
Detail
JurnalWarta Perundang-undangan vol. 21 no. 2723 (Nov. 2007)
Bibliografi
Topik: HUKUM; UNDANG-UNDANG; undang-undang; laporan keuangan; peraturan daerah; peraturan nasional; peraturan pemerintah; berita; warta; W80
Bahasa: (ID )    ISSN: 2089-7588    Year:: 2007    Bulan: 11    Edisi: 29 Nov 2007    
Penerbit: Antara (Lembaga Kantor Berita Nasional)
Jenis: Bulletin/Magazine
[Lihat daftar eksemplar jurnal Warta Perundang-undangan]
Ketersediaan
  • Perpustakaan Pusat (Semanggi)
    • Nomor Panggil: WW41.53
    • Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0)
    • Tandon: tidak ada
    Lihat Detail Induk
Artikel dalam koleksi ini
  1. MK Dukung Pemusatan Rekening Bantuan Asing, halaman NAS-1
  2. Baru Dua Departemen Terapkan SPM yang Benar, halaman NAS-1
  3. Inpres Nomor 4/2005 Dianggap Tidak Mampu Atasi ‘Illog’, halaman NAS-2
  4. Panja RUU Pemilu Sepakat Syarat Caleg Harus Bebas Narkoba, halaman NAS-2
  5. Indonesia Berperan Penting Dalam Isu Global Perubahan Iklim, halaman NAS-3
  6. UU Komponen Cadangan Diperlukan, halaman EKU-1
  7. Meneg Koperasi Minta Pemda Awasi Ketat Koperasi, halaman EKU-1
  8. Peningkatan Investasi Percepat Pembangunan Daerah Tertinggal, halaman DAKOTA-1
  9. Amandemen Konstitusi Bukan Hal Tabu, halaman DAKOTA-1
  10. Hak Dasar Buruh Masih Terabaikan, halaman DAKOTA-2
  11. Indonesia Butuh Spesialisasi Hukum Perikanan dan Kelautan, halaman DAKOTA-3
  12. Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru Pada Perusahan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2007 Tanggal 4 September 2007), halaman A1-A2
  13. Badan Pusat Statistik (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 Tanggal 26 Agustus 2007), halaman B1-B6
  14. Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pengelolaan Keungan Badan Layanan Umum (Peraturan Menteri Keungan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.05/2007 Tanggal 27 September 2007), halaman G1-G7
  15. Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pengelolaan Keungan Badan Layanan Umum (Peraturan Menteri Keungan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.05/2007 Tanggal 27 September 2007), halaman G1-G7
  16. Perkuatan Modal Koperasi dan Usaha Mikro Dalam Rangka Program Perempuan Keluarga Sehat dan Sejahtera (Perkasa) Pola Konvensional (Peraturan Mentri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 09/Per/M.KUKM/II/2007 tanggal 12 Pebruari 2007), halaman T1-T11
  17. Pedoman Surveilans Acute Flaccid Paralysis (AFP) (Keputusan Mentri Negara Kesehatan Republik Indonesia Nomor 483/MENKES/SK/IV/2007 tanggal 12 April 2007), halaman V1-V23

 Edit Artikel
Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali
design
 
Process time: 0.1875 second(s)