Terobosan Hukum Putusan KPPU dalam Mengembangkan Penafsiran Hukum Persekongkolan Tender (Analisis Putusan KPPU terhadap Pasal 22 UUD No.5/1999 Pasca Tahun 2006)  

Oleh:

Krisanto, Yakub Adi

Jenis: Article from Journal - ilmiah nasional - tidak terakreditasi DIKTI
Dalam koleksi: Jurnal Hukum Bisnis vol. 27 no. 3 (2008), page 63-85.
Topik: KPPU; Hukum Persekongkolan Tender; Putusan KPPU terhadap Pasal 22 UU No.5/1999

Ketersediaan

Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: JJ102.9 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada

Lihat Detail Induk

Isi artikel

Cases of conspiracy in a tender at local level are flourishing every where interconnected to the implementation of decentralization Act that given local government autonomy right to manage incomes and expenses itself. Modus of conspiracy in a tender may depict as bidder team covers and limits information about the bid, bidder team raffles a winner amongst bidding participants and gives such money for competitor as commission fee, and divison of jobs share together between bidder team and participants.

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali