Detail Warta Perundang-undangan vol. 21 no. 2722 (Nov. 2007) Bibliografi Topik: HUKUM; UNDANG-UNDANG; undang-undang; laporan keuangan; peraturan daerah; peraturan nasional; peraturan pemerintah; berita; warta; W80 Bahasa: (ID )    ISSN: 2089-7588    Year:: 2007    Bulan: 11    Edisi: 27 Nov 2007     Penerbit: Antara (Lembaga Kantor Berita Nasional) Jenis: Bulletin/Magazine [Lihat daftar eksemplar jurnal Warta Perundang-undangan] Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: WW41.53 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada     Lihat Detail Induk Artikel dalam koleksi ini Berkejaran Dengan Waktu Menyiapkan Energi Alternatif, halaman SKETSA-1 Pemerintah Prioritaskan 31 RUU pada 2008, halaman NAS-1 Pemerintah Daerah Harus Terapkan Standar Pelayanan Publik, halaman NAS-1 Pemerintah Siapkan Perpres Penggunaan Data Elektronik untuk Ekspor-Impor, halaman EKU-1 BI Harapkan Draft RUU JPSK Segera Diajukan, halaman EKU-1 Sebanyak 1.406 Perda DiBatalkan Sejak 1999, halaman DAKOTA-1 Jadikan Tanah Ulayat Sebagai Penyertaan Modal Masyarakat, halaman DAKOTA-1 Apakabar Perbatasan Indonesia?, halaman DAKOTA-2 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2004 Tentang Pengadaan Rumah Bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2007 tanggal 3 September 2007), halaman B1-B2 Badan Koordinasi Penanaman Modal (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2007 tanggal 3 September 2007), halaman B3-B9 Tatacara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.02/2007 tanggal 19 September 2007), halaman G1-G8 Pelarangan Penggunaan Bahan Kimia Berbahaya pada Proses Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras (Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 32/Permentan/OT.140/3/2007 tanggal 12 Maret 2007), halaman K1-K3 Standar Profesi Fisioterapi (Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 376/MENKES/SK/III/2007 tanggal 27 Maret 2007), halaman V1-V10 Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu (Peraturan Bersama Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan Kepala Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Jawa Nomor 101 Tahun 2007, Nomor B/5576/V/2007/Datro, Nomor B-3845/0.1/GP/06/2007 dan Nomor Kep-41 B/PPLH-Reg.4/06/2007), halaman DKI1-DKI6  Edit Artikel Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved