Detail Warta Perundang-undangan vol. 21 no. 2715 (Nov. 2007) Bibliografi Topik: HUKUM; UNDANG-UNDANG; undang-undang; laporan keuangan; peraturan daerah; peraturan nasional; peraturan pemerintah; berita; warta; W80 Bahasa: (ID )    ISSN: 2089-7588    Year:: 2007    Bulan: 11    Edisi: 1 Nov 2007     Penerbit: Antara (Lembaga Kantor Berita Nasional) Jenis: Bulletin/Magazine [Lihat daftar eksemplar jurnal Warta Perundang-undangan] Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: WW41.52 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada     Lihat Detail Induk Artikel dalam koleksi ini Keputusan MK Soal UU Pemilu Sudah Tepat, halaman SKETSA-1 Menneg PP: UU Pornografi Perlu Segera Diselesaikan, halaman NAS-1 Ketua MA Minta Pengadilan Rapikan Administrasi Biaya Perkara, halaman NAS-1 BRTI Harapkan Akhir Tahun Peraturan SMS Premium Terbit, halaman NAS-2 Pemerintah Akomodasi Pelaku Ekonomi Syariah Berkaitan Dengan Pajak, halaman EKU-1 Pola Distribusi BBM Bersubsidi Perlu Diperbaiki, halaman EKU-1 Free Trade Zone' Dikhawatirkan Hilangkan Kewenangan Negara, halaman EKU-2 PPN Batu Bara Akan Dibebaskan, halaman EKU-2 BPN Optimistis Capai Target Pensertifikatan Tanah, halaman DAKOTA-1 Bukit Ketep Butuh Peraturan Daerah, halaman DAKOTA-1 Terbatasnya Kewenangan Pengelolaan Perbatasan Sulitkan Pemerintah Daerah, halaman DAKOTA-2 Pembebasan Bea Masuk Atas Empor Buku Ilmu Pengetahuan (Peraturan Menteri Keungan Nomor 103/PMK.04/2007 Tanggal 5 September 2007), halaman G1-G2 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 36/M-DAG/PER/9/2007 Tanggal 4 September 2007), halaman H1-H16 Pelaksanaan Kegiatan Bisnis Liquefied Natural Gas (LNG) Arun dan liquefied Natural Gas (LNG) Badak (Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1869 K/10/MEM/2007 Tanggal 19 juni 2007), halaman N1-N2 Pembentukan Kota Serang Di Provinsi Banten (Undan-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2007 Tanggal 10 Agustus 2007), halaman 1A1-1A10 Penanganan Permasalahan Hukum Dalam Ranngka Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 Tanggal 6 September 2007), halaman 1B1-1B12  Edit Artikel Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved